jpnn.com - JAKARTA Belum klirnya polemik surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly terkait kisruh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kini giliran Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno yang ikut campur dalam pusaran konflik Partai Golkar menuai kritikan publik. Akibatnya, kekesalan akhirnya ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, klimaks kekesalan publik ditujukan ke Presiden Joko Widodo selaku nakhoda dari Kabinet Kerja. Jokowi seperti mengobok-obok keberadaan partai politik yang sudah diatur oleh undang-undang.
BACA JUGA: Wantim Golkar Sarankan Penundaan Munas
"Sekarang Jokowi di bully dimana-mana yang banyak disebutkan seolah-olah presiden yang akan mengembalikan ke orde baru," kata Ray, di Jakarta, kemarin (27/11).
Bahkan, kata Ray, pernyataan Tedjo malah merugikan kelompok Agung Laksono dan beberapa kader yang menolak Aburizal Bakrie. Pernyataan itu dipersepsikan masyarakat sebagai tindakan yang akan mengembalikan model kekuasaan seperti di zaman Orde Baru.
BACA JUGA: Kejagung Periksa Tersangka Kasus Pengalihan Lahan PT KAI
"Sekarang karena pernyataannya (Tedjo, red) itu, kelompok Agus Gumiwang dan Agung Laksono dianggap kelompoknya Jokowi dan KIH. Kira-kira kan begitu," ujar dia.
Selain itu, Ray menegaskan Tedjo dalam kapasitasnya sebagai menteri tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi. Dengan begitu dia sangat menyayangkan tindakan Tedjo sebagai pembantu Jokowi.
BACA JUGA: Orang Kepercayaan Akil Gunakan Uang Titipan Untuk Beli Rumah
"Pertama, ketidakmatangan memahami tupoksinya, dan yang kedua ketidakmatangan dia memahami politik nasional," ujarnya.(indopos)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Malaysia Minta TKI Datang Secara Legal
Redaktur : Tim Redaksi