jpnn.com, JAKARTA - Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh mendeklarasikan KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana menilai, gerakan KAMI biasa-biasa saja untuk menyuarakan aspirasi di alam demokrasi, sehingga pemerintah tidak perlu panik.
BACA JUGA: Perlukah Dubes Palestina Disanksi karena Menghadiri Deklarasi KAMI?
"Di negara demokrasi hal itu hal wajar para tokoh menyuarakan dengan lantang mengkritisi kebijakan pemerintah, sepanjang kritikannya membangun dan solusi," kata Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisip) Setia Budhi Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Kamis (20/8).
Dikatakan, pemerintah tidak perlu membesar-besarkan karena gerakan oposisi itu biasa-biasa saja di sebuah negara penganut demokrasi.
BACA JUGA: Neta Sebut 18 Menteri Bakal Diganti, Ini Daftar Namanya, Entah Siapa Sumbernya
Di negara demokrasi itu tentu perlu ada kaum oposisi yang menyuarakan kritik secara lantang.
"Kami menilai gerakan deklarasi KAMI itu sebagai aksi damai dan tidak menjadikan ancaman untuk melakukan pemakzulan maupun menggulingkan pemerintah Joko Widodo yang sah dan legal," katanya.
BACA JUGA: Para Tokoh KAMI, Silakan Baca Tulisan Mahfud MD
Menurut dia, dalam sistem pemerintahan presidensial, sangat berat untuk menggulingkan presiden.
Gerakan deklarasi KAMI itu, kata dia, hanya untuk mendapatkan perhatian pemerintah agar para tokoh bisa kembali diajak bergabung di pemerintahan Jokowi.
Sebab, di antaranya ada tokoh yang pernah menjabat di pemerintahan Jokowi, seperti Rizal Ramli, Said Didu, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo.
"Kami melihat mereka itu ingin kembali diberikan jabatan oleh pemerintahan Jokowi," kata Dosen Untirta itu.
Dikatakan, selama ini Jokowi sudah berupaya keras melakukan pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
Antara lain mengalokasikan anggaran untuk subsidi bantuan langsung tunai, memberikan bantuan odal kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Pemerintah Jokowi juga memberikan subsidi listrik, keringanan bunga perbankan hingga menyetop angsuran leasing kendaraan.
"Kami melihat maklumat delapan tuntutan itu tidak jelas ke mana arahnya, sebab pemerintah Jokowi tengah mengupayakan penanganan resesi ekonomi maupun pandemi COVID-19 itu," katanya. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Soetomo