jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai pengesahan UU Pemilu merupakan hasil proses politik yang melukai rakyat. Hal tersebut dia ungkap usai pertemuan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (27/8) di Cikeas, Jawa Barat.
Nah, kata melukai rakyat yang diucapkan SBY dianggap sulit diterima akal sehat. Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, penggunaan kata melukai rakyat dari unsur pesan komunikasi politik sebagai hiperbola seperti suara membahana yang bisa menghentakkan perasaan dan akal sehat publik. "Karena itu, ungkapan tersebut sangat menarik disimak dengan jernih, apa iya melukai rakyat?" kata Emrus, Jumat (28/7).
BACA JUGA: Prabowo-SBY Singgung Tabiat Kekuasaan, Begini Respons Jokowi
Salah satu isu krusial dalam pembahasan RUU Pemilu adalah ambang batas pencalonan presiden. Ada fraksi berpendapat 20-25 persen merujuk pada pemilu 2014. Ada juga yang ingin nol persen.
Menurut dia, dasar perbedaan pandangan ini sangat mudah mengurainya. Ada kecenderungan partai yang perolehan suara lebih banyak pada pemilu 2014, maka akan berada pada pilihan 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional. Sebaliknya, partai yang perolehan suara kurang menggembirakan pada pemilu 2014, lebih cendurung menginginkan ambang batas nol persen.
BACA JUGA: SBY Ingatkan Pemerintah Jangan Melampaui Batas
Artinya, kata dia, tindakan komunikasi politik seorang aktor politik sangat tergantung posisi kepentingan politik dalam suatu realitas politik.
"Dengan kata lain posisi politik aktor politik menentukan perilaku komunikasi politik. Publik harus kritis menyikapi setiap kandungan pesan komunikasi politik setiap aktor politik," ungkapnya.
BACA JUGA: Hamdalah, Komunikasi Prabowo dan SBY Mulai Cair
Dia menilai fraksi yang menginginkan ambang batas nol persen kalah dalam pertarungan komunikasi politik di Senayan. Jika salah satu rujukannya adalah perbedaan persentase pengajuan pasangan capres-cawapres sehingga mengemuka pandangan bahwa pengesahan UU Pemilu oleh DPR-RI baru-baru ini dinilai merupakan hasil proses politik yang melukai rakyat, amat sulit diterima akal sehat.
Sebab, perbedaan persentase tersebut sama saja bahwa pengajuan pasangan capres-cawapres masih tetap terikat pada kepentingan politik partai. "Pasangan capres-cawapres belum dimerdekakan dari partai politik," tegasnya.
Pasangan capres-cawapres harus menjalin komunikasi politik dengan partai bila ingin mencalonkan diri, utamanya tindak komunikasi politik di panggung belakang. Sebab, realitas politik sesungguhnya ada di panggung belakang. "Di panggung ini terjadi proses komunikasi politik yang lebih operasional, kalau tidak mau disebut sebagai transaksional, di banding apa yang disampaikan di depan media massa," katanya.
Padahal, lanjut dia, konstitusi menjamin kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan partai, apalagi di tangan pengurus partai.
Selain itu, setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Jika menjunjung tinggi kedaulatan di tangan rakyat, perbedaan persentase syarat pengajuan pasangan capres-cawapres tidak perlu diperdebatkan.
"Jadi, mau 20 persen atau nol persen sama saja bahwa partai masih berdaulat penuh mengajukan pasangan capres-cawapres," paparnya.
Sejatinya, kata Emrus, UU Pemilu ini memberi kesempatan pasangan capres-capres dari jalur non-partai atu independen lebih mewujudkan kedulatan masih tetap ada di tangan rakyat, bukan di tangan aktor politik. Sayangnya, realitas politik pada UU Pemilu yang baru disahkan berkata lain.
"Namun masih tetap ada harapan, teman-teman DPR RI hasil Pemilu 2019 bisa melihat secara jernih bahwa kedaulatan harus benar-benar di tangan rakyat, termasuk pengajukan pasangan capres-cawapres," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Pilih Panggil SBY Dengan Pak Presiden
Redaktur & Reporter : Boy