jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyatakan bahwa pertemuan antartokoh partai merupakan hal yang biasa saja.
Namun, menyikapi pesan politik yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Kamis (27/7) malam, Jokowi pun memberikan responsnya.
BACA JUGA: Jokowi Tangkis Tudingan Prabowo yang Menganggap PT 20-25 Persen Lelucon
Diketahui, dalam pernyataan pers mereka, SBY-Prabowo sama-sama menyinggung masalah kekuasaan. SBY misalnya, mengingatkan pemerintah tidak melebihi batas dan keliru dalam menggunakan kekuasaannya.
"Perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak. Kan ada pers, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR. Pengawasannya kan dari mana-mana," kata Jokowi.
BACA JUGA: SBY Ingatkan Pemerintah Jangan Melampaui Batas
Itu dia sampaikan saat dimintai tanggapan soal pertemuan politik SBY-Prabowo, usai menghadiri peluncuran Pendidikan Vokasi Industri di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7).
Mantan wali kota Surakarta itu kemudian memberikan contoh pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).
BACA JUGA: Hamdalah, Komunikasi Prabowo dan SBY Mulai Cair
Menurut dia, Perppu merupakan produk UU yang memiliki mekanisme dalam menerbitkannya. Antara lain perlunya persetujuan DPR. Sehingga tidak mutlak ada di pemerintah.
"Di situ (DPR-red) ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju. Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut, mutlak, dari mana? Gak ada," tegas dia.
Nah, kalaupun sekarang ini ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima Perppu Ormas, mereka bisa menempuh upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses-proses itu sangat terbuka sekali," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Pilih Panggil SBY Dengan Pak Presiden
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam