jpnn.com - JAKARTA - Di usia ke-487, kota Jakarta dinilai tidak mengalami perubahan yang berarti di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Stagnansi pembangunan ibu kota ini dinilai akibat kebijakan Jokowi yang kerap menabrak aturan.
"Selalu nabrak-nabrak peraturan. Ingin Jakarta berubah, padahal ada aturan. Gebrakannya tidak sesuai aturan,” kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (15/6).
BACA JUGA: Jakarta Community Network Bikin Ruang Ekspresi di PRJ Monas
Agus mencontohkan pengoperasian bus wisata Jakarta yang melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Perda menyebutkan bahwa kendaraan operasional dan Dinas Pemprov DKI Jakarta harus menggunakan bahan bakar gas. Namun kenyataannya, bus itu berbahan bakar solar.
“Lihat saja bus pariwisata yang enggak jelas rutenya, sedikit yang naik. Bahan bakarnya pakai solar, padahal seharusnya gas,” ujarnya.
BACA JUGA: Ratusan Polisi Jaga Lokasi Debat Prabowo Vs Jokowi
Selain menabrak aturan, Jokowi juga dinilai melimpahkan kesalahan kepada pihak lain atas segala permasalahan di Jakarta. Lambannya proyek MRT, misalnya, dituding akibat hambatan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Padalah, menurut Agus, izin membongkar Stadion Lebak Bulus yang akan dijadikan depo MRT belum dikeluarkan Kemenpora, karena Pemprov DKI Jakarta baru menyerahkan dokumen persyaratan terkait alih fungsi lahan tersebut.
BACA JUGA: LPSK Beri Sinyal Lindungi Korban JIS
“Proyek MRT enggak jalan kok menyalahkan pemerintah pusat,” imbuhnya.
Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa kebiasaan Jokowi menabrak aturan ditunjukkan lewat konsep politik anggaran. Konsep calon presiden (capres) nomot urut 2 ini dinilai mendukung kebijakan sentralisasi yang tak sesuai dengan semangat reformasi.
"Negara ada sistemnya. Kalau politik anggaran diterapkan, akan banyak pihak yang marah,” tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kampanye Bersih Lingkungan Untuk Prabowo-Hatta
Redaktur : Tim Redaksi