jpnn.com, JAKARTA - Rapat Paripurna DPD berlangsung lebih dari 10 jam. Rapat juga diwarnai kericuhan. Meski sempat ricuh, rapat tersebut tetap memilih pimpinan baru DPD RI yakni Oesman Sapta Odang sebagai ketua. Selain itu, dua senator juga dipilih sebagai wakil ketua DPD RI yakni Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, terpilihnya OSO sudah bisa diduga ketika namanya santer bakal menempati posisi tertinggi di antara para senator. Drama paripurna yang berlangsung sejak Senin siang pun kuat diduga berkaitan dengan strategi pemilihan pimpinan tersebut.
BACA JUGA: Paripurna DPD Ricuh, Seperti Ini Tanggapan Ratu Hemas
Itulah yang menurutnya menjadi penyebab mengapa sebagian anggota DPD sejak dimulainya rapat paripurna terlihat sangat ngotot menginginkan pergantian pimpinan sidang dari GKR Hemas dan Farouk Muhammad.
Sebab, jika Hemas dan Farouk tetap memimpin sidang, dikhawatirkan agenda pemilihan pimpinan DPD bisa melenceng dari rencana kelompok yang pro dengan masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun. Pun sama halnya, kelompok tersebut juga sangat berkepentingan untuk tidak perlu mendengarkan bunyi keputusan MA yang mengembalikan masa jabatan pimpinan DPD menjadi 5 tahun.
BACA JUGA: Setelah Kisruh DPD, Bang Oso Jadi Ketua
"Kalau dilihat dari adegan-adegan tarik ulur sidang paripurna DPD kemarin, nampaknya kemenangan OSO memang menjadi titik tuju paripurna DPD tersebut digelar," ujar Lucius kepada JawaPos.com, Selasa (4/4).
Namun yang menjadi perhatian, dengan terpilihnya sebagai ketua DPD, OSO menempati tiga posisi strategis. Yakni, sebagai pimpinan DPD, lalu Wakil Ketua MPR, dan Ketua Umum Hanura.
BACA JUGA: Ricuh di DPD Berakhir, OSO Terpilih jadi Ketua
"Luar biasa bukan? Dalam sekejap sosok OSO menjadi begitu berkuasa," kritik Lucius.
Akan tetapi, proses pemilihan senator asal Kalimantan Barat sebagai pimpinan DPD itu masih perlu diuji dalam beberapa hari ke depan. Keabsahan paripurna yang menjadi panggung pemilihan tersebut sangat mungkin bermasalah jika Keputusan MA yang menganulir Tatib DPD Nomor 1/2017 menjadi acuan.
Jika jabatan pimpinan yang diemban OSO nanti terbukti berpijak pada landasan hukum yang salah, maka bisa saja menurutnya kursi pimpinan DPD itu dianulir sebagaimana MA telah menganulir dasar hukum jabatan 2,5 tahun untuk kursi pimpinan DPD.(dna/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Memalukan, Rapat Paripurna DPD Ricuh
Redaktur : Tim Redaksi