jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai kesaksian empat menteri Kabinet Indonesia Maju di sidang sengketa Pilpres 2024 telah mematahkan narasi penyalahgunaan bansos yang kerap disinggung tim hukum paslon 01 dan 03.
Menurut Adi, pemanggilan empat menteri juga justru menjadi boomerang bagi kubu 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
BACA JUGA: Ekonom UI Beberkan Alasan Efek Jokowi dan Bansos Pengaruhi Kemenangan Prabowo-Gibran
“Penjelasan empat menteri justru menguntungkan paslon 2 dan merugikan paslon 1 dan 3. Karena semua penjelasan 4 menteri sangat prosedural, sesuai regulasi, dan kebijakan bansos sudah sesuai persetujuan DPR,” ujar Adi, Senin (8/4/2024).
Adi menambahkan penjelasan dari empat menteri itu cukup valid dan komprehensif sehingga menggugurkan tuduhan penyalahgunaan bansos yang melanggar UU APBN dan menguntungkan paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA: Qodari: Efek Bansos Tidak Berkorelasi dengan Kemenangan Prabowo-Gibran
“Justru penjelasan empat menteri itu mempertebal bansos memang on the right track dan tidak ada unsur politisnya. Dan, membantah bahwa ada politisasi bansos. Apalagi data yang disampaikan 4 menteri itu cukup valid dan komprehensif,” ucapnya.
Lebih lanjut, Adi mengatakan pemanggilan empat menteri tersebut bukan atas dasar mengabulkan permintaan kubu 01 dan 03 melainkan karena inisiatif dari MK untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel terkait polemik bansos.
BACA JUGA: Data Riset Saksi Ahli 02, Bansos Tidak Ada Korelasi dengan Kemenangan Prabowo-Gibran
“Saya justru bersyukur dan berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi karena ini kan inisiatif. Ini kan keinginan dari Mahkamah Konstitusi untuk menampilkan kepada publik bahwa persoalan bansos itu tak ada yang ditutup-tutupi. Yang paling penting ini adalah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi yang sebenarnya ingin ditunjukkan Mahkamah Konstitusi biar semuanya terang benderang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Adi mengatakan pemaparan dari empat menteri itu juga memberi penjelasan yang menyeluruh terkait bansos menjadi tidak sepotong-potong seperti yang dituduhkan oleh penggugat.
“Makanya, di awal Mahkamah Konstitusi itu kan disclaimer bahwa ketika empat menteri yang terkait dengan bansos ini dipanggil ini bukan karena mengabulkan permohonan dari kubu 01 dan kubu 03, enggak ada hubungannya, ini murni keinginan dari hakim konstitusi supaya tahu penjelasannya itu utuh komprehensif, tidak penjelasan sepotong-sepotong dari kubu yang selama ini gugat terkait dengan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.
Adi mengatakan selama ini ketika bicara bansos, informasinya hanya sepotong-sepotong atau disampaikan ke masyarakat untuk kepentingan politik dan kepentingan kampanye oleh pihak tertentu.
“Oleh karena itu, kalau kemudian para menteri ini bercerita menuturkan terkait dengan bagaimana hal ihwal terkait dengan pendanaan, pendistribusian termasuk menteri-menteri terkait di dalamnya itu dilibatkan atau tidak, MK ini akan menjadikan satu referensi bahwa nanti mereka itu bagaimana dalam memutuskan gugatan sengketa pemilu yang digugatkan oleh kubu 1 dan 3 pada umumnya,” paparnya.
“Setahu saya, Mahkamah Konstitusi ketika memanggil empat menteri ini kan enggak ada kaitannya dengan gugatan-gugatan sengketa hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi ini tunjukkan bansos itu dari hulu ke hilir diketahui publik,” imbuhnya.
Selain itu, Adi menjelaskan hal ini juga menepis dugaan istana mengoordinasi menteri terkait menyalurkan bansos untuk kepentingan pemenangan Prabowo-Gibran.
“Kalau mau jujur sebenarnya gugatan materi sengketa hasil pemilu itu enggak ada kaitannya dengan presiden. Enggak ada kaitannya dengan istana. Yang digugat mereka itu adalah KPU,” ujar Adi.
Namun, kata Adi, demi kepentingan untuk transparansi dan akuntabilitas, Mahkamah Konstitusi mencoba untuk menghadirkan orang-orang yang selama ini dianggap tahu paham persis terkait dengan anatomi dan struktur, bagaimana kebijakan dengan bansos.
Oleh karena itu, empat menteri ini dinilai terkait sehingg dipanggil untuk menjelaskan hal ihwalnya seperti apa,” bebernya.
“Makanya kemudian kalau kita mendengar pernyataan dari istana. Ya, silakan saja mereka dipanggil toh sengketa pemilunya juga enggak ada kaitannya dengan istana. Bagi saya, ini kabar baik bahwa biarkanlah menteri ini bicara apa adanya. Bicara secara terbuka soal bantuan sosial,” ujar Adi.
Adi meyakini gelontoran bansos sejatinya sudah disiapkan murni untuk membantu masyarakat bukan untuk kepentingan politik.
“Saya kira akan memberikan satu kesimpulan nanti clear dan clean bahwa persoalan bansos itu sebenarnya apakah betul seperti yang didugakan oleh kubu 01 dan 03, ada mobilisasi karena masif terjadi di 2024 atau memang sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Ini terjadi secara alamiah karena kebutuhan El Nino dan masyarakat memang butuh bantuan secara masif,” ujar Adi.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari