Pengamat: Manajemen Komunikasi KPU Jakarta Sangat Buruk

Senin, 06 Maret 2017 – 12:38 WIB
Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - jpnn.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, manajemen komunikasi KPUD Jakarta sangat buruk.

Itu setelah terjadinya kesalahpahaman antara calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful dengan KPUD Jakarta soal rapat pleno yang ngaret Sabtu lalu.

BACA JUGA: Ahok-Djarot Boikot Rapat Pleno, Ini Kata KPU DKI

"Pengakuan kesalahpaham tersebut sebagai pengakuan secara terbuka bahwa proses komunikasi KPU DKI tidak dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen komunikasi yang baik, alias sangat buruk," kata Emrus, Senin (6/3).

Seperti diketahui, Ahok-Djarot meninggalkan lokasi rapat pleno penetapan paslon Pilkada DKI 2017 putaran kedua di Hotel Borobudur, Sabtu, 4 Maret 2017, karena jam pelaksanaan acara tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

BACA JUGA: PKS Optimistis Pendukung Agus-Sylvi Pilih Anies-Sandi

Ketua KPUD Jakarga Sumarno sebelumnya menilai ada kesalahpahaman antara KPU dan pihak Ahok-Djarot terkait persoalan itu.

Emrus menegaskan, ketua KPU DKI harus bertanggung jawab dan bila perlu mereposisi dirinya dari jabatannya. "Lebih cepat lebih baik, agar tidak terjadi kesalahan manajemen komunikasi," katanya.

BACA JUGA: Ssttt... PKS Tangkap Sinyal OK Oce dari Zulkifli Hasan

Dia mengingatkan, hati-hati dalam suatu proses komunikasi. Kesalahpahaman dalam proses komunikasi tidak boleh dipandang enteng. Dari aspek ilmu komunikasi, kesalahpahaman dan akibatnya tidak bisa dihapus begitu saja.

"Itu akan tetap "berbekas" pada setiap peta kognisi dari semua orang yang terlibat dalam suatu proses komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman tersebut," ujarnya.

Bila melihat ke proses selanjutnya, kesalapahaman dipastikan dapat menimbulkan kekeliruan penerapan (perilaku). Kekeliruan tersebut bisa merugikan pihak tertentu atau masyarakat secara luas. "Dari aspek komunikasi, itu sangat berbahaya," tegas Emrus.

Selain itu, bila dilihat ke proses sebelumnya (ke belakang), kesalahpahaman diakibatkan oleh pesan tidak informatif atau tak sampai ke khalayak sasaran.

Pesan tidak informatif atau tak sampai ke khalayak sasaran, menunjukkan bahwa telah terjadi manajemen komunikasi yang buruk dari pengelola komunikasi.

Karena itu, komunikasi tidak boleh ditangani secara amatiran, melainkan harus profesional. Sebab, komunikasi lebih subtansial dalam kehidupan manusia di muka bumi di banding lainnya.

Sebab, manajemen komunikasi yang baik dipastikan mampu membangun budaya dan keberadaban manusia. "Misalnya, menumbuhkan kohesi sosial yang sangat erat di antara anggota masyarakat atau negara," papar Emrus.

Sebaliknya, pengelolaan komunikasi yang buruk dapat melahirkan a-budaya, atau tidak beradab di tengah masyarakat. "Misalnya, bisa menimbulkan konflik sosial horizontal atau vertikal yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial," tuntasnya. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasto: Ada Partai Ambil Posisi Netral di Pilkada DKI


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler