jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil jajak pendapat terbaru tentang peta elektoral Pilpres 2024 di Pulau Jawa.
Dalam survei yang dilakukan di Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur pada 28 November-5 Desember 2023 itu, masih diungguli pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
BACA JUGA: Elite Partai Garuda Sindir Pihak-Pihak yang Mendadak Pro-Presiden Jokowi
Mereka unggul dengan suara 34,2 persen. Lalu ditempel Ganjar Pranowo-Mahfud MD (30,7 persen), dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (26,3 persen). Sementara yang tidak tahu/tidak jawab 8,7 persen.
Selain itu, dalam survei juga menyebutkan mayoritas publik menilai politik dinasti membahayakan masa depan demokrasi.
BACA JUGA: Survei ASI: 60 Persen Publik Menilai Politik Dinasti Membahayakan Demokrasi
Pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman pun membedah hasil jajak pendapat terbaru tersebut.
Pria yang juga berstatus pengajar di Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga (Unair) itu menilai survei ASI sangat kompetitif.
BACA JUGA: Front Demokrasi Sumatera Utara Tolak Politik Dinasti dan Neo-Orba
Dia pun meyakini Pilpres 2024 akan berjalan dua putaran, mengingat jarak elektabilitas antarpasangan yakni Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, dan Anies-Muhaimin yang masih dalam margin of error.
"Temuan yang menarik lain adalah dari faktor yang mempengaruhi pilihan capres yakni program kerja (30,7 persen), berkarakter jujur dan dapat dipercaya (19,5 persen) dan pengalaman di pemerintahan (10,6 persen),” kata dia dalam siaran persnya, Senin (11/12).
Dia menyebut bahwa tampilnya politik gagasan, integritas, dan kualitas rekam jejak menjadi sangat penting pada Pemilu 2024.
“Sementara kampanye pilpres banyak didominasi oleh politik gimik seperti joget gemoy yang tidak menampilkan substansi politik sama sekali," kata Airlangga.
Hal tersebut juga memperlihatkan mengapa pemilih banyak yang masih mudah berubah atau swing voter sebesar 44 persen dan undecided voter 8,7 persen. Hal itu memperlihatkan publik masih tidak puas dengan kampanye pilpres yang disuguhkan.
Airlangga pun menyoroti soal tingginya kekhawatiran publik terhadap bahaya politik dinasti di masa depan atau sebesar 60 persen, yang mana corak kekuasaan negara dibangun berdasarkan atas model dinasti sejalan dengan penolakan terhadap Presiden Joko Widodo (72 persen) yang ingin membangun politik dinasti.
“Itu memperlihatkan pemahaman bahwa telah terjadi persoalan etis dan pencederaan demokrasi, problemnya adalah bagaimana membangun kekhawatiran terhadap problem pelemahan demokrasi ini menjadi bagian kesadaran kritis masyarakat sipil,” urai dia.
Apalagi hal ini ditambah oleh kekhawatiran publik atas intervensi aparat negara sebesar 47 persen yang dapat menciderai pemilu yang jujur dan adil serta membajak jaminan atas jaminan hak politik rakyat
Adapun survei dari ASI digelar secara tatap muka dengan metode penarikan sampel multistage random sampling.
Jumlah sampel 1.200 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (cuy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ucapan Ade Armando Soal Dinasti Politik Bikin Blunder, Apa Sanksi dari PSI?
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan