JAKARTA - Penyerbuan Kantor TV One di Jakarta dan Yogjakarta oleh massa PDIP merupakan bentuk ketidakmatangan dalam berpolitik. Sebagai partai politik yang menjadi pilar demokrasi seharusnya partai besutan Megawati Soekarnoputri itu bisa mengendepankan komunikasi dan musyawarah, bukan tindakan anarkis.
"Seharusnya, responnya yang menunjukan nilai-nilai demokrasi, yakni toleransi, komunikasi, transparansi. Hanya pemerintahan yang otoriter yang tidak memberikan ruang untuk musyawarah," ujar pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro saat dihubungi, Jumat (4/7).
Dia mengatakan, PDIP seharusnya melapor ke Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kalau merasa dirugikan dengan pemberitaan TV One. Bukan mengerahkan massa seperti yang dilakukan pada Rabu malam (2/7).
"Kalau tidak puas dengan pemberitaan TV One, bisa melaporkan ke Dewan Pers, KPI agar dicarikan solusi, selain ke Bawaslu. Di Indonesia sudah ada lembaga-lembaga yang memayungi. Harus lebih dewasa, masalah harus direspon secara matang dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Siti.
Menurutnya, penyerbuan itu bisa membuat masyarakat antipati terhadap PDIP. Apalagi masa kampanye seperti sekarang ini, aktivitas partai politik dan pihak-pihak terkait menjadi sorotan masyarakat. Menurutnya hal ini juga bisa berdampak negatif pada keterpilihan Jokowi.
"Harus hati-hati, harus menjaga citra dan marwah partai politik. Jangan menggunakan cara kekerasan kalau cara non kekerasan bisa dilakukan. Pada masa kampanye, sikap partai politik disorot tajam," tuturnya.
Siti berharap kejadian serupa tidak terulang agar tidak mencoreng demokrasi. "Pemilu bukan perang, tetapi kompetisi yang mengedepankan subtansi dan visi misi," tandas Siti. (rmo/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi Perlu Energi Bendung Tren Positif Prabowo
BACA ARTIKEL LAINNYA... KemenBUMN Peringkat Pertama, Kemenpera Masuk 10 Besar
Redaktur : Tim Redaksi