jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menyebut kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total sebagai aturan yang bermata dua. Kebijakan itu bisa saja bermuatan untuk melindungi kesehatan masyarakat atau hanya sekadar pencitraan politik belaka.
"Bergantung bagaimana kebijakan itu diimplementasikan, jika PSBB berhasil dijalankan sesuai dengan kebutuhannya, mengurangi interaksi antarorang, yang salah satunya adalah menutup industri di Jakarta sementara waktu, maka kebijakan itu pure untuk kesehatan, dan tentu harus ada sanksi dari pelanggaran PSBB," kata Dedi kepada jpnn.com, Selasa (15/9).
Namun demikian, Dedi menyatakan apabila kebijakan Anies itu bersifat imbauan, maka PSBB hanya bersifat politis belaka.
Dedi lantas membeber fakta soal kegagalan Anies dalam mengomunikasikan kebijakan antarpemerintah, seperti dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto atau Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
BACA JUGA: Mau Naik MRT Saat PSBB Jakarta? Ini Hal Penting yang Perlu Diketahui
Airlangga menyebut kebijakan Anies itu membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok, sedangkan Agus Gumiwang menekankan bahwa industri harus beroperasi.
"Anies tidak melayangkan sanksi atau tidak berwenang memberi sanksi, maka PSBB hanya manipulasi politis," jelas Dedi.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini menerangkan, dari latar masalah yang disampaikan Anies adanya kurva yang menanjak terkait paparan pandemi.
"Namun, ketika implementasi PSBB tidak benar, maka kebijakan itu hanya berorientasi populis," tegas Dedi.(tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA JUGA: Anak Buah Anies Baswedan Sikat Dua Restoran Pelanggar PSBB di Jaktim
BACA JUGA: Polemik PSBB Jakarta, Pengamat Salahkan Anies Baswedan yang Pengin Jalan Sendiri
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga