jpnn.com - jpnn.com - Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Muhlis Hafel, menilai, saling kritik antara Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba (AGK) dan dengan mantan Ketua DPD Partai Golkar Malut Ahmad Hidayat Mus (AHM) bermuatan politik.
Ia menilai perang urat saraf antara kedua tokoh tersebut bermuara pada kepentingan politik pada pemilihan gubernur (Pilgub) Malut tahun 2018 mendatang. Karena, meskipun yang dikritik AHM adalah tata kelola pemerintahan AGK, namun posisi AHM adalah rival politik pada pilgub 2014 lalu. Ini sangat terasa.
BACA JUGA: Paslon Kalah Bisa Gugat ke MK, Ini Jadwalnya
“Kalau orang mengatakan, kritik AHM ini tidak ada kaitan dengan kepentingan politik, bagi saya itu tidak benar. Bagi saya kritik AHM dan kemudian dikritik balas AGK, semua bermuara pada kepentingan politik," kata dosen ilmu politik di Fisip UMMU itu, seperti dilansir Malut Post (Jawa Pos Group), Sabtu(4/3).
Menurutnya, indikator lain yang meyakinkan argumentasi AHM memiliki nilai politik adalah pengandaian jika dirinya menjadi gubernur maka kepemimpinan yang diterapkan tidak berdasarkan kepentingan suku. Sikap AHM ini, lanjut Muhlis, dapat juga diterjemahkan sebagai cerminan sikap Partai Golkar.
BACA JUGA: Golkar Kuasai 30 Pilkada di Jawa dan Sumatera
Sebab posisi AHM sangat strategis di internal Partai Golkar, yakni sebagai Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur DPP Partai Golkar. Dimana AHM memiliki otoritas menentukan arah politik Partai Golkar pada pilgub nanti.
"Ini tergambar juga pada beberapa gerakan politik Gokar di DPRD Malut. Di antaranya Partai Golkar menolak menghadiri paripurna pengesahan persetujuan utang, bahkan Partai Golkar mendorong hak angket. Ini diasumsikan atas dasar kepentingan politik Partai Golkar, terutama kepentingan tahun 2018," papar alumnus Universitas Indonesia itu.(udy/jfr/fri/jpnn)
BACA JUGA: Pesan Mengharukan Aa Gym Untuk Warga Jakarta
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua MPR: Kedaulatan Jangan Ditukar Sembako
Redaktur & Reporter : Friederich