jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Said Salahudin memperkirakan pengisian posisi pimpinan MPR 2019-2024 tidak akan dilakukan secara musyawarah mufakat. Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) itu meragukan partai-partai politik yang lolos ke parlemen mau berkompromi dalam menentukan ketua MPR.
"Saya ragu kalau pimpinan MPR nanti akan diputus lewat jalur musyawarah mufakat," katanya dalam diskusi bertema Membangun Koalisi Permanen di Parlemen di gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7).
BACA JUGA: Hindari Polemik, Nono Usulkan Koalisi Kebangsaan di MPR
BACA JUGA: Konon Airlangga Sudah Dekati Jokowi dan KIK agar Kader Golkar Jadi Ketua MPR
Pemerhati kepemiluan itu menjelaskan, saat ini saja sudah ada semacam persaingan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Golkar yang sama-sama ngebet memperoleh kursi ketua MPR. Untuk Nasdem, Said menduga partai pimpinan Surya Paloh itu sekadar mengincar kurwi wakil ketua MPR.
BACA JUGA: Bamsoet Sebut Airlangga dan Agus Gumiwang Pantas Jadi Menteri Lagi
“Di pimpinan (MPR, red) itu ada jabatan ketua. Itu (ketua, red) sebenarnya yang menjadi incaran,” jelas Said.
Lebih lanjut Said mengatakan, yang jadi pertanyaan adalah suara dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebab, perwakilan DPD juga berhak menempati kursi pimpinan MPR.
BACA JUGA: PKB Waswas PDIP, Golkar dan Nasdem juga Incar Kursi Menteri Desa
Said berpendapat, jika pengisian pimpinan MPR melalui pemilihan sistem paket maka DPD akan menerima tawaran dari fraksi-fraksi. Namun, katanya, DPD paling hanya ditawari kursi wakil ketua MPR.
Menurut Said, selama eksistensi DPD memang belum pernah ada senator yang menjadi ketua MPR. Karena itu wajar bila ke depan DPD juga mengusung anggotanya untuk menjadi calon ketua MPR.
“Ini bisa jadi salah satu alasan kewajaran jika pimpinan MPR ke depan itu bisa saja ketuanya diisi dari unsur DPD,” ujarnya.
Dia menambahkan, DPD bisa saja berkoalisi bersama fraksi partai politik untuk mengusung senator sebagai calon ketua MPR. DPD, katanya, bisa memanfaatkan celah karena adanya persaingan antar-parpol yang ingin menempatkan kadernya sebagai ketua MPR.
BACA JUGA: Berharap Sosok Calon Ketua MPR Seperti Taufiq Kiemas
Said menjelaskan, PKB, Partai Golkar dan Partai Nasdem yang berada dalam satu barisan saat mengusung Joko Widodo - KH Ma’ruf di Pilpres 2019 berpotensi bersaing dalam menentukan posisi ketua MPR. Namun, MPR bukan hanya diisi DPR saja, melainkan juga ada anggota DPD.
Karena itu Said menegaskan, peluang adanya format koalisi baru dalam menentukan ketua MPR sangat terbuka. “Sudah tidak ada kaitan lagi dengan koalisi di pilpres kemarin,” katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siapa Berani Lawan Cak Imin di Muktamar PKB Agustus Nanti?
Redaktur : Tim Redaksi