jpnn.com - LEMBANG - Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Alasannya, KIS merupakan program yang salah.
Agus menuturkan, dirinya pada masa kampanye pemilu presiden lalu sudah mengingatkan kepada tim sukses Jokowi untuk tidak mengeluarkan KIS. Namun, kata dia, Jokowi ketika debat capres justru memamerkan KIS.
BACA JUGA: Nusron Wahid Belum Laporkan Harta Kekayaan
"Saya kaget juga. Saya sudah ingatkan itu salah, tapi mereka tidak mau tahu ya sudah, jadi bermasalah. Saya berharap Pak Jokowi tidak meneruskan KIS. Saya berharap dan berdoa," katanya di sela-sela media gathering BPJS Kesehatan di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12).
Agus mengatakan, sebenarnya pemerintah tak perlu mengeluarkan KIS karena sudah ada BPJS. "Saya selalu bilang KIS itu produk politik, BPJS produk undang-undang. Membingungkan (masyarakat) karena ada dua kartu nanti," imbuhnya.
BACA JUGA: Forum Honorer Gabung, Siapkan Aksi Turun ke Jalan
Menurutnya, mungkin saja KIS saat ini belum menimbulkan permasalah. Tapi, kata dia, pada 2015 nanti saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pasti KIS akan disikat Koalisi Merah Putih. "Saya mengkhawatirkan itu," tegasnya.
Buktinya saja, saat ini sudah banyak tokoh yang mengkritisi KIS. Misalnya, Yusril Ihza Mahendra hingga politikus lainnya.
BACA JUGA: PNS Dilarang Rapat di Hotel, TNI AD Apel di Kebun
Karenanya Agus mengingatkan bahwa nomenklatur di APBN bukan KIS tapi BPJS. Meski KIS tidak melanggar aturan, namun menteri-menteri di Kabinet Kerja pasti akan menjadi sasaran DPR yang kini dikuasai KMP.
"Buat orang Senayan ini makanan empuk. Buat masyarakat ini membingungkan. Ini kok ada dua tapi beda, yang satu (iuran) Rp 19 ribu yang satu lagi iuran Rp 25 ribu," jelasnya.
Supaya tidak membingungkan, maka niatan Jokowi yang sudah baik untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui KIS sebaiknya dihentikan. "Uangnya digabungkan saja, diperbaiki saja untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran BPJS) supaya melayani seluruh masyarakat yang tidak mampu. Jangan dibikin baru," katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Syarief Hasan Tegaskan Demokrat Siap Hadapi KMP
Redaktur : Tim Redaksi