jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Jeirry Sumampow menyarankan agar pemerintah mengatur posisi Polri saat ini. Menurutnya, ada baiknya bila Polri berada di bawah kementerian.
Jeirry mengatakan, selama ini Polri dengan posisinya yang langsung berada di bawah presiden memangs sering bertindak arogan. Karenanya dengan diposisikan di bawah kementerian, katanya, maka Korps Bhayangkara bisa lebih dikendalikan,
BACA JUGA: Masuk Bursa Kapolri, Dwi Priyatno Ogah Berandai-andai
"Kepolisian kan di bawah presiden, tapi kalau kita lihat sekarang enggak bisa dikendalikan presiden juga. Kita harus berpikir menaruh polisi di bawah suatu kementerian," ujar Jeirry dalam diskusi 'Menyongsong Calon Kapolri Baru: Kapolri Bersih atau Kapolri Partai?’ di Jakarta Pusat, Jumat, (6/2).
Jeirry mengungkapkan ide itu menyusul mencuatnya kasus KPK vs Polri serta polemik pencalonan Kapolri. Menurutnya, gerak-gerik petinggi Polri mulai sewenang-wenang dalam polemik dan kasus-kasus itu.
BACA JUGA: Aiptu Labora Masih Diburu
Pria yang juga dikenal sebagai pengamat pemilu itu lantas mengusulkan 3 alternatif kementerian yang bisa membawahi Polri. Yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, atau Kemenkopolhukam.
"Sekarang kita lihat arogansi kepolisian. Kalau KPK bisa menetapkan polisi sebagai tersangka kenapa kita (Polri) tidak bisa menetapkan (pimpinan) KPK sebagai tersangka juga? Ini cara enggak baik. Kalau gini terus maka negara bisa hancur," tegas Jeirry.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Status Tersangka untuk Abraham Tunggu Kelengkapan Bukti
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Pertanyakan Manfaat Kompolnas
Redaktur : Tim Redaksi