jpnn.com - JAKARTA - Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (UI), Musthafa Fakhri mengkritik Presiden Joko Widodo karena kurang bisa menjaga wibawa negara. Musthafa menyatakan, kewibaan sebuah negara sangat ditentukan oleh presiden dan bukan oleh wakil presiden atau para menteri.
"Kewibaan negara ditentukan oleh presiden. Kewibaan negara itu akan tergerus jika presiden tidak menempatkan dirinya sebagai pengendali negara lagi," kata Musthafa dalam diskusi di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (20/4).
BACA JUGA: Presiden Jokowi Belum Ingin Komentari Bom di Yaman
Musthafa lantas membeber indikasi tergerusnya kewibaan presiden yang juga mengurangi wibawa negara. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari banyaknya kebijakan para menteri yang justru menuai blunder, tapi justru dibiarkan oleh presiden.
Musthafa mencontohkan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta wartawan menanyakan masalah kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada menteri ESDM. “Itu indikasi bahwa Jokowi tidak bersungguh-sungguh menjaga wibawa negara," tegasnya.
BACA JUGA: Alat Kontrasepsi Dikorupsi, Kejagung Garap Pejabat BKKBN
Mestinya, kata Musthafa, Presiden Jokowi menjelaskan soal kenaikan harga BBM kepada rakyat yang telah memilihnya, karena kebijakan itu berimbas pada naiknya seluruh harga kebutuhan masyarakat. Sayangnya, Jokowi justru terkesan lepas tangan dan menyerahkannya kepada para pembantunya di kabinet.
"Tapi karena Presiden Jokowi mengelak memberi penjelasan, dengan sendirinya berpengaruh negatif terhadap kewibaan negara. Karena itu, agar Jokowi bisa menjaga wibawa negara, dia harus melepaskan diri dari kungkungan partai politik pendukung dan pengusung serta relawannya," pungkas Musthafa.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi-JK Belum Memuaskan, Ini Pembelaan PDIP
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tunda Eksekusi Hukuman Mati, Jokowi Dinilai Hambat Target BNN
Redaktur : Tim Redaksi