jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil mengapresiasi keberhasilan Badan Nasional Narkotika (BNN) dalam menangkap gembong narkotika. Namun dia menyayangkan, bersamaan dengan itu juga berlangsung proses mengeleminir keberhasilan BNN itu.
"Termasuk sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunda-nunda eksekusi vonis hukuman mati bagi sejumlah gembong narkotika, itu juga menghambat target-target BNN dan aparatur penegak hukum lainnya dalam memberantas peredaran narkotika," kata Nasir Djamil, di Gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (20/4).
BACA JUGA: MKD Putuskan Nasib Anggota DPR Pelaku Pemukulan Usai Reses
Selain itu, kata Nasir, penundaan eksekusi hukuman mati tersebut juga berpengaruh terhadap moralitas masyarakat, sehingga aparat bimbang dalam menjalankan tugasnya memberantas narkotika.
Lebih lanjut, Nasir menghubungkan penundaan eksekusi mati sejumlah bandar narkotika yang saat ini sudah berada di Nusakambangan dengan penyelenggaraan peringatan ke 60 tahun Konferensi Asia-Afrika.
BACA JUGA: MK Tolak Permohonan Uji Materi Tentang PK
"Mungkin karena jadi tuan rumah KAA dan pemerintahan ini takut ditanya-tanya oleh tamu soal hukuman mati, untuk saat ini boleh juga dipahami. Siapa tahu Jokowi bersikap, pokoknya kalian (bandar narkotika) pasti juga mati, siapa tahu usai KAA ini benar-benar dieksekusi," harap Nasir.
Kalau sesudah KAA eksekusi tidak juga terjadi, menurut Nasir kecurigaan semakin jelas bahwa penundaan tersebut terkait dengan pemilihan umum di Australia.
BACA JUGA: Tunda Eksekusi Hukuman Mati, Jokowi Dinilai Hambat Kerja BNN
"Tony Abbott (PM Australia) saat ini tengah berkampanye karena kembali bertarung dalam pemilihan umum. Salah satu tema kampanye Abbott adalah memperjuangkan dua warga negaranya lepas dari hukuman mati di Indonesia. Kalau itu benar adanya, ini konspirasi politik yang sangat jahat," pungkas Nasir. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ipar Fuad Amin Jalani Sidang Perdana
Redaktur : Tim Redaksi