JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens menduga Menteri Keuangan sebagai "bos" dari simbiosis mutualisme antara pengusaha, DPR dan pemerintah dalam memproses dan menetapkan alokasi dana transfer ke daerah.
"Saya duga, tidak mungkin Menteri Keuangan tidak terlibat dalam praktek mafia anggaran sebab dalam sistem anggaran kita, Menteri Keuangan sebagai ‘bos’ dari simbiosis mutualisme antara pengusaha-DPR-Pemerintah itu," kata Boni, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (12/9).
Layaknya sistem kerja mafia yang mengandalkan jaringan dari internal kelompoknya, lanjut Boni, tidak masuk di akal sehat kalau Menkeu tidak merasakan sistem kerja mafia yang mengelilingnya.
Didasari atas pendapat Boni Hargen tersebut, Uchok Sky Khadafi dari Koordinator Seknas Fitra merasa aneh kalau para pejabat di Kementerian Keuangan hinggi kini belum tersentuh oleh proses hukum terkait dengan dana transfer ke daerah ini.
"Bagi saya menjadi sangat aneh dengan kasus suap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tidak menyentuh sama sekali pejabat di lingkungan Kementeria KeuanganPadahal pengguna anggaran dana transfer itu adalah Kemenkeu dan daerah," ungkapnya.
Beda halnya dengan masa Orde Baru dimana transfer anggara daerah ditentukan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, maka saat ini adalah DPR dan Kemenkeu
BACA JUGA: Polri Tambah 400 Brimob ke Ambon
"Jadi selain perlu menyidik para pengambil keputusan di Kementerian Keuangan, Badan Anggaran DPR mestinya juga disidik," saran UchokBACA JUGA: KY Terima Laporan 1169 Hakim Nakal
BACA JUGA: Gayus Titip Rp12 Miliar ke Adik Ipar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ambon Rusuh, Kapolda Maluku Masih Aman
Redaktur : Tim Redaksi