jpnn.com, JAKARTA - Direktur eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan tidak sependapat dengan pernyataan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, terkait pengangkatan Komjen (Purn) Paulus Waterpauw menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat.
Usman sebelumnya menyebut pengangkatan Paulus yang menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri itu, hanya akan memperlihatkan makin kuatnya pengaruh pemerintah pusat di Papua Barat.
BACA JUGA: Teman Angkatan Tito Jadi Pj Gubernur Papua Barat, Catatkan LKHPN pada 2018, Hartanya?
Dia juga menyebut pengangkatan mantan Kapolda Papua Barat itu akan makin menambah buruk situasi HAM di Papua dan Papua Barat.
Menanggapi hal tersebut, Edi justru menilai Paulus sosok yang tepat menjabat sebagai Pj Papua Barat.
BACA JUGA: Pimpin Papua Barat, Paulus Waterpauw Tanggapi Potensi Kerusuhan di Manokwari
Pasalnya, diusulkan oleh masyarakat Papua Barat.
"Paulus juga dikenal memiliki pengalaman luas memimpin wilayah Papua selama menjadi kapolda."
BACA JUGA: Mendagri Tito Beber Alasan Tunjuk Paulus Waterpauw jadi Pj Gubernur Papua Barat
"Jadi, kami melihat penujukan untuk sejumlah penjabat gubernur sudah tepat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat," ujar Edi di Jakarta, Senin (16/5).
Menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini, penunjukan Paulus maupun sejumlah penjabat gubernur lainnya, dilakukan secara ketat lewat berbagai proses yang dilakukan di Kemendagri.
"Kami melihat Paulus Waterpau juga putra asli Papua dan dikenal selama ini sangat dicintai masyarakat Papua Barat," katanya.
Menurut catatan Lemkapi, Paulus merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir jenderal bintang 3.
Dia terakhir menjabat sebagai kabaintelkam Polri.
"Paulus salah satu putra terbaik Papua. Kedekatannya dengan masyarakat sangat baik," katanya.
Edi lantas meminta agar penunjukan Paulus sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat tidak dipolitisasi.
Karena hal tersebut hanya akan menggangu kinerja pemerintahan di Papua Barat nantinya.
'Kami meminta penujukan Penjabat Gubernur Papua Barat dan lainnya jangan dipolitisasi."
"Kami minta mereka para penjabat gubernur cepat bekerja agar pembangunan di daerah berjalan lancar," pungkas pakar hukum ilmu kepolisian dari Universitas Bhayangkara, Jakarta ini.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang