jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pembina FHK2TA DKI Jakarta Nur Baitih mengapresiasi langkah Panja RUU ASN baik dari DPR RI maupun pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer.
Panitia kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (Panja RUU ASN) telah menyiapkan skenario penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN menjadi PPPK.
BACA JUGA: Kabar Gembira dari Panja RUU ASN untuk Honorer K2 Tenaga Administrasi, Bersyukurlah
Menariknya kata Bunda Nur, sapaan akrab Nur Baitih, khusus honorer K2 tenaga administrasi mekanismenya cukup mudah melalui tes observasi.
"Kami gembira karena permintaan honorer K2 khususnya tenaga administrasi agar diangkat ASN hanya dengan tes observasi bisa diakomodasi," kata Bunda Nur kepada JPNN.com, Senin (14/8).
BACA JUGA: Honorer K2 Tetap Terobsesi dengan RUU ASN, Ternyata Ini Penyebabnya
Dia mengungkapkan dalam diskusi besutan Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi (FHK2TA) DKI Jakarta bersama Mardani Ali Sera, anggota Panja RUU ASN Komisi II DPR RI pada Minggu (13/8) banyak informasi penting yang diterima.
Honorer K2 tenaga administrasi lega karena sudah ada solusi terbaik untuk mereka. Mererka yang masa kerja sudah 10 tahun akan diangkat otomatis menjadi PPPK penuh waktu.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2023 Bakal Membuat Jadwal Pengesahan RUU ASN Mundur? Honorer K2 Waswas
"Pak Mardani menyampaikan revisi UU ASN tujuannya menyelesaikan honorer dengan mekanisme yang mudah, cukup observasi. Komisi II menggiring dan memperjuangkan ke observasi, syaratnya masih kerja," tuturnya.
Pernyataan Mardani itu tentu saja membuat honorer K2 gembira, apalagi rata-rata Panja RUU ASN Komisi II DPR RI menyampaikan hal senada.
Dalam pertemuan dengan FHK2TA DKI Jakarta, Mardani menegaskan pengangkatan honorer K2 tenaga administrasi menjadi PPPK penuh waktu tidak menggunakan sistem computers assisted test (CAT).
Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini juga menyampaikan honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun menjadi prioritas dalam rekrutmen PPPK 2023.
"Tidak ada lagi tes yang menggunakan sistem CAT, Komisi II menggiring ke penilaian observasi atau kevalidan dalam berkas seperti penilaian kinerja saja," ucap Mardani.
Khusus honorer K2 yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun, lanjutnya, dimasukan ke dalam PPPK penuh waktu.
Panja RUU ASN juga memperjuangkan hak dan kesejahteraan PPPK sama seperti PNS.
Lebih lanjut dikatakan Bunda Nur, honorer K2 khususnya tenaga administrasi harus mengawal RUU ASN. Panja RUU ASN Komisi II DPR RI berupaya menggiring honorer K2 menjadi PPPK penuh waktu.
"Mudah-mudahan jadwal pengesahan RUU ASN ini pada pekan ketiga Agustus tidak meleset lagi," pungkas Bunda Nur. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad