Seorang pakar keamanan dan kebijakan internasional memeringatkan, para politisi Australia seharusnya tak silau dengan uang dari China saat menjual infrastruktur penting, seperti pelabuhan dan jaringan listrik.

Peter Jennings, kepala Institut Kebijakan Strategis Australia dan pemimpin panel ahli yang memberi rekomendasi Pemerintah Australia soal kebijakan pertahanan terbaru, mengatakan, kepentingan keamanan nasional juga perlu untuk dipertimbangkan.

BACA JUGA: Penjelajahan ke Ujung Tata Surya Nantinya Bisa Ditempuh Kurang Dari 10 Tahun

"Masalahnya adalah karakter bisnis China, karena hubungan dekatnya dengan Partai Komunis. Perusahaan China tak bisa dikategorikan transparan, dan ketika pergi ke luar negeri, tak mengungkapkan peran partai dalam hal pengambilan keputusan perusahaan, dan tak menjelaskan ... bagaimana bisnis itu kemudian bisa dihubungkan kembali dengan pembentukan intelijen China," jelasnya.

Dengan China, kini, menjadi mitra dagang terbesar Australia, itu berarti, pemerintah Australia harus berhati-hati menelaah antara manfaat ekonomi dari investasi dengan setiap implikasi yang mungkin berpengaruh terhadap keamanan nasional.

BACA JUGA: Bagaimana Cara Atasi Stres di Tempat Kerja? Ini Jawabannya

"Mengingat volume investasi China yang berpotensi masuk ke Australia sekarang, Pemerintah Australia tak bisa hanya melihat uangna, mereka harus benar-benar memahami apa implikasi strategis dengan memiliki begitu banyak investasi China di Australia, ketika orang-orang bisnis itu bisa terikat begitu erat dengan Partai Komunis," utara Peter.

Pekan Australia atau Australia Week baru saja dimulai di China, dengan delegasi perdagangan Australia menjajakan manfaat dan keuntungan yang dimiliki Australia kepada calon investor asal China.

BACA JUGA: Pencuri Gasak Ternak Cacing Milik Anak PAUD di Queensland

Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, juga akan menghabiskan dua hari di China mengadakan pembicaraan dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang.

Peter mengatakan, penting bagi PM Turnbull untuk meningkatkan kewaspadaan tentang investasi asing dan kepentingan nasional Australia dalam pertemuan itu.

"Saya pikir cara terbaik untuk menghadapi itu adalah menjadi terang-terangan tentang hal itu, untuk memiliki aturan investasi asing yang lebih jelas tentang apa yang bisa dan benar-benar tak bisa diinvestasikan. Masyarakat berharap PM Turnbull akan siap berdiskusi itu dengan Cina ," sebutnya.

Tak perlu malu soal keamanan nasional

Pihak China mungkin membahas kontrak sewa untuk mengoperasikan Pelabuhan Darwin selama 99 tahun dan bernilai 500 juta dolar (atau setara Rp 5 triliun), yang dimenangi pebisnis China.

Walau sewa tersebut akhirnya disetujui, itu adalah keputusan kontroversial yang menimbulkan perdebatan sengit di Australia.

"Saya tak berpikir Australia harus malu untuk mengatakan bahwa setidaknya kami memiliki perlindungan yang kuat terhadap kepentingan keamanan nasional kami di seluruh infrastruktur penting, seperti yang dilakukan China di sektor infrastruktur kritis mereka," ujar Peter.

Ia menuturkan, "Tak akan pernah ada pertanyaan tentang pelabuhan China dijual ke luar negeri, bisnis di negara asing, jadi mengapa kita harus malu akan keinginan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional kita sendiri?."

Ia mengatakan, aturan, Dewan Kajian Investasi Keuangan Australia (FIRB) telah diperkuat dan Pemerintah juga memperketat peraturan perpajakan bagi perusahaan asing, tapi masih ada beberapa cara untuk memperkuat undang-undang yang berkaitan dengan investasi asing di bidang infrastruktur kritis.

"Misalnya, tiang dan kabel di New South Wales, sistem pelabuhan di seluruh negeri, kami perlu untuk mengamati lebih keras seberapa banyak infrastruktur penting yang bisa benar-benar dijual ke luar negeri tanpa hal mulai melakukan kerusakan kepentingan keamanan nasional Australia ," ungkapnya.

Peter melanjutkan, "Setidaknya satu atau dua dari peserta tender untuk bagian sisa dari sistem distribusi listrik New South Wales (NSW) adalah entitas yang dimiliki negara China."

"Saya berpikir itu menimbulkan masalah karena Anda sedang berbicara tentang apakah Partai Komunis secara efektif bisa dimintai bantuan ketika pihak bisnis mungkin memerlukannya ketika keadaan strategis berubah,” utaranya.

Ia menambahkan, "Saya ingin melihat kontrol kuat diberlakukan, jika perusahaan tersebut diperbolehkan untuk terlibat ke dalam sistem New South Wales, kontrol kuat tentang apa yang bisa dan tak bisa lakukan dengan infrastruktur listrik diberlakukan."

BACA ARTIKEL LAINNYA... Napi di Australia Kedapatan Produksi Ribuan Liter Miras di Dalam Penjara