jpnn.com, JAKARTA - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Muhammad Mustafid mengatakan Pemilu 2024 adalah tahapan sejarah yang penting untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Karena itu Mustafid mengatakan setiap gagasan yang mendorong perubahan ke arah perbaikan bangsa harus dihormati.
BACA JUGA: Pengamanan Pemilu 2024, Kapolri Siapkan Pasukan Reaksi Cepat Brimob
Dengan demikian, keinginan dan harapan publik untuk menghadirkan figur yang membawa gagasan perubahan seharusnya tak dihalang-halangi.
Pemilu harus mampu menampung berbagai harapan masyarakat.
BACA JUGA: Koalisi Masyarakat Sipil Deklarasi Kawal Pemilu 2024, Jangan Sampai Ada Penundaan
"Setiap suara rakyat, seperti apapun, tak boleh diciderai. Jadi, jaminan bahwa Pemilu 2024 diselenggarakan secara demokratis, jujur, adil dan akuntabel, sangat diperlukan,” ujar Mustafid dalam keterangannya, Jumat (14/4).
Adapun belum lama ini Mustafid menyelenggarakan Pertemuan Lintas Basis Komunitas di Jakarta. Kegiatan itu diikuti sekira 50 pegiat komunitas keumatan yang berasal dari beragam latar belakang dan wilayah.
Kegiatan tersebut membahas berbagai persoalan bangsa di tahun politik yang dinilai penuh dengan berbagai perkembangan memprihatinkan.
Selain Mustafid, pegiat komunitas yang hadir antara lain Muhammad Nurkhoiron (aktivis NU, mantan Komisioner Komnas HAM, Jakarta), Bambang Haryanto (pegiat KAHMI, DIY), A. Rois (santri pengusaha, Jawa Tengah), Solihin Nurodin (aktivis pedesaan, Jawa Barat), dan Khoirul Ibrahim (pegiat pendidikan, Jawa Timur).
Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen ’Risalah Jakarta’ yang berisi beberapa seruan moral terkait penyelenggaraan Pemilu 2024, yang ditandatangani 21 perwakilan peserta.
Salah satu topik yang menjadi keprihatinan dalam ’Risalah Jakarta’ adalah isu profesionalisme dan indepensi penyelenggara Pemilu. Sebagaimana diketahui, KPU dan Bawaslu akhir-akhir ini mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat sehubungan dengan beberapa kasus aktual yang terjadi.
Sikap Bawaslu yang dinilai tidak konsisten dan terkesan kurang adil dalam menghandle kasus-kasus dugaan politisasi agama dan politik uang, mengundang keprihatinan dari para peserta.
”Kami menyerukan agar penyelenggara Pemilu dapat bertugas secara profesional serta menjauhi sikap partisan. Dalam kompetisi apapun, wasit sewajarnya bersikap netral dan tidak berpihak,” kata Bambang Haryanto, pegiat KAHMI DIY yang juga berprofesi sebagai pebisnis.
Peserta pertemuan yang mayoritas merupakan warga NU dan warga Muhammadiyah itu juga menyoroti situasi kebebasan sipil yang menurun. Tren penurunan kebebasan bersuara itu diyakini dapat didobrak dengan penyelenggaraan Pemilu yang penuh dengan suasana riang gembira.
”Pemilu harus dilangsungkan secara gembira, jauh dari ketakutan dan tekanan. Untuk melawan berbagai kekhawatiran, komunitas-komunitas perlu membangun suasana menyenangkan melalui berbagai cara kreatif,” pungkas Bambang.(mcr10/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul