JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI menemukan adanya indikasi kebocoran pengelolaan keuangan haji di Kementerian Agama RI. Tak tanggung-tanggung, kebocoran penggunaan diduga lebih Rp 1 triliun.
Hal ini diungkap Kapoksi Fraksi Partai Demokrat di Komisi VIII, Khatibul Umam Wiranu, Sabtu (16/4). Saat ini Panja BPIH sedang bekerja keras menuntaskan pembahasan BPIH 2016.
Menurut Khotibul, ada banyak dinamika di dalam rapat internal panja. Salah satu isu yang sempat merebak dan mendapat sorotan adalah soal evaluasi keuangan haji 2015. Karenanya pembahasan BPHI dengan Kemenag baru akan dilanjutkan setelah evaluasi keuangan tersebut selesai.
"Di dalam laporan keuangan haji yang disampaikan ke komisi VIII ada banyak komponen penggunaan anggaran yang dinilai melanggar kesepakatan DPR dan Kemenag. Bahkan, sebagian anggota menilai bahwa keuangan itu merugikan keuangan haji hingga mencapai lebih dari 1 triliun," beber Khotibul.
Meskipun telah mendapat penjelasan dari Kemenag, mayoritas anggota komisi yang membidangi agama, sosial itu belum bisa memahami dan menerimanya. Sebagai tindak lanjut, komisi VIII membentuk panja evaluasi penggunaan keuangan haji 2015.
"Dengan adanya panja itu, rapat-rapat BPIH dengan kemenag terpaksa ditunda. Pasalnya, seluruh anggota panja menyepakati bahwa BPIH baru bisa dituntaskan jika evaluasi keuangan itu telah jelas," jelas Sekretaris FPD MPR tersebut.
Dia menyebutkan, persoalan laporan keuangan ini memang menjadi sangat penting. Itulah sebabnya komisi VIII melakukan konsultasi dengan BPK terkait dengan temuan dalam laporan keuangan tersebut. Sebab, DPR ingin membersihkan berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan haji.
"Masyarakat perlu mengetahui bahwa jika terjadi keterlambatan penetapan BPIH, itu bukan karena panja tidak sungguh-sungguh. Itu hanya semata-mata karena laporan keuangan yang disampaikan ke DPR penuh dengan tanda tanya," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Sekarang Nyaman, Nanti Merasakan Akibatnya
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon: Ahok Harus Dapat Rompi Oranye
Redaktur : Tim Redaksi