jpnn.com - JAKARTA - Bola liar pergantian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri terus menggelinding. Tiga nama tetap dijagokan. Yakni, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan dan Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno.
Menurut Anggota Komisi Hukum DPR Aboebakar Alhabsy, tiga nama itu memiliki kesempatan yang sama. Biarlah nanti Presiden Joko Widodo menentukan siapa yang dipilih.
BACA JUGA: Beri Apresiasi untuk Ketegasan KPI soal Pemberitaan Sengketa TPI
Namun, ia menambahkan, siapapun yang terpilih sebagai Kapolri mendatang harus benar-benar memahami proses reformasi internal Polri yang saat ini sedang berjalan.
"Calon Kapolri harus paham, sebenarnya saat ini sampai pada tahap mana reformasi yang sedang dilakukan di internal lembaga kepolisian," ujar Aboebakar menjawab JPNN.com, Jumat (9/1).
BACA JUGA: KNKT: Kalau Bautnya Bengkong Ya Susah
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, Kapolri ke depan harus memiliki komitmen untuk melanjutkan proses reformasi tersebut agar berjalan dengan baik.
Selain itu Kapolri harus mampu merubah pola hubungan dengan dengan masyarakat. Selama ini, pendekatan persuasif belum maksimal dilakukan saat aparat menjalankan tugasnya. Kapolri yang baru harus benar-benar menyadari keberadaan masyarakat Indonesia yang multi etnis, suku, ras dan agama dengan berbagai dinamikanya.
BACA JUGA: Para Penyelam Diiming-imingi Kenaikan Pangkat
"Sehingga mampu mendesain pola hubungan yang tepat antara institusi Polri dengan masyarakat," ujarnya.
Dia menambahkan, karakter Kapolri baru harus pula bersahabat, sehingga bisa menata kembali hubungan Polri dengan TNI. Kapolri yang baru harus dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI. Hal ini tidak hanya antarpimpinan dua kesatuan tersebut, namun juga hubungan harmonis antara dua institusi dan personelnya pada setiap jenjang organisasinya.
"Sehingga kita tak akan melihat lagi bentrok antarTNI–Polri, tak akan ada lagi baku tembak antara mereka," katanya.
Di samping itu calon Kapolri baru harus mampu meningkatkan hubungan baik dengan penegak hukum lain. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Polri dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal tugas penegakan hukum. Harus dihindari kebekuan komunikasi antar tiga penegak hukum ini, khususnya dalam persoalan pemberantasan korupsi.
"Sehingga akan dapat dihindari overleaps dalam penanganan korupsi dan dapat terjalin hubungan yang harmonis," paparnya.
Terakhir, kata dia, calon Kapolri baru harus menyadari perlunya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan frekuensi konferensi press atau media gathering. Sehingga publik akan lebih banyak mendapatkan informasi berkaitan progress kinerja Polri.
"Utamanya berkaitan dengan kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik," tuntasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Urus Pangkat, Dosen tak Perlu Lagi Datang ke Jakarta
Redaktur : Tim Redaksi