jpnn.com, KUPANG - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menggeledah dua tempat di kantor gubernur provinsi itu pada Rabu (9/8).
Penggeledahan dilakukan penyidik kejaksaan di ruang Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang berada dalam komplek Kantor Gubernur NTT.
BACA JUGA: Jaksa Agung Diminta Tinjau Kasus Pemanfaatan Lahan Pemprov NTT
Konon penggeledahan tersebut untuk mencari barang bukti terkait kasus korupsi pemanfaatan aset tanah seluas 31.670 meter persegi milik Pemprov NTT di Labuan Bajo, Manggarai Barat, yang merugikan negara Rp 8,5 miliar.
"Hari ini tim penyidik telah melakukan penggeledahan di dua tempat di Kantor Gubernur NTT untuk menemukan alat bukti berupa surat dan atau barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan aset tanah milik pemerintah NTT di Labuan Bajo," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT A.A Raka Putra Dharmana di Kupang, Rabu.
BACA JUGA: Soal Putusan Kasasi Ferdy Sambo, Mahfud MD: Mudah-mudahan Tidak Ada Kongkalikong Lagi
Dia menyebut penggeledahan yang dipimpin Achmad Hariyanto Mayangkoro dilakukan berdasarkan surat perintah Kajati NTT Nomor Print-329 /N.3.5/Fd.1/07/2023 tanggal 28 Juli 2023.
Surat itu ditetapkan melalui penetapan penggeledahan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor: 7/Pen.Pid.Sus-TPK-GLD/2023/PN.Kpg tanggal 31 Juli 2023.
BACA JUGA: Ini yang Terjadi saat Sidang Tertutup Perkara Ferdy Sambo di MA, Vonis Mati pun Berubah
Ada juga surat perintah penyitaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor: Print-354/N.3/Fd.1/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022.
Dalam penggeledahan itu, jaksa penyidik menyita sebanyak 48 dokumen dari BPAD dan 17 dokumen dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT.
Raka menyebut terhadap dokumen tersebut akan dilakukan penelitian dan pengembangan oleh penyidik.
Penggeledahan berlangsung selama tujuh jam dan pihak BPAD dan BKD NTT sangat kooperatif sehingga kegiatan penggeledahan berjalan aman dan lancar.
Sebelumnya, penyidik Kejati NTT telah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka, yaitu Kabid Pemanfaatan Aset Setda Provinsi NTT Thelma DS, Direktur PT Sarana Investama Manggabar Heri Pranyoto dan Lydia Chrisanty Sunaryo (LCS) selaku Direktur PT Sarana Wisata Internusa.
Berdasarkan penghitungan ahli a?pr?aisal Pemprov NTT pada laporan hasil penilaian nomor BPAD-NTT.A3/000.030/2633/2022, didapatkan nilai kontribusi yang seharusnya adalah Rp 1.547.958.670,18 setiap tahun.
Dengan demikian, kerugian negara ?yang ditimbulkan dari perbuatan para tersangka mencapai Rp 8,5 miliar lebih berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi NTT.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam