jpnn.com - JAMBI – Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Ahmad Basarah mengatakan salah satu tugas MPR yang tertuang dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) adalah memasyarakatkan Pancasila yang dikemas dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR. Sosialisasi yang dilakukan MPR diberikan kepada semua kalangan dan level.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Basarah saat sambutan pada pembukaan Outbond 4 Pilar MPR di kalangan mahasiswa se-Jambi, Jumat (11/3).
BACA JUGA: Inilah Kesepakatan Penting Angkatan Laut Indonesia – AS
Dalam sosiaalisasi outbond ini diberikan untuk kalangan generasi muda dengan metoda memadukan pemberian materi dan permainan. Metode ini penting agar peserta tak bosan,” ujarnya.
Kepada 100 mahasiswa yang menjadi peserta, Ahmad Basarah mengatakan bangsa ini sedang menghadapi ancaman serius bahwa hari ini terjadi peperangan yang tak dikenal namun dampaknya sangat terasa. “Ini perang nirmiliter,” ucapnya.
BACA JUGA: Komisi II Dukung Rasionalisasi PNS dengan Syarat
Tujuan dari perang ini adalah mengambil kekayaan Indonesia. Perang yang disebut proxy war ini adalah perang dengan mengendalikan sebuah bangsa dengan mengatur regulasi yang ada. Ahmad Basarah menyebut ini sebagai neokolonialisme. “Menggunakan pihak ketiga untuk berperang,” paparnya.
Untuk melancarkan perang ini, Ahmad Basarah menyebut lawan menghancurkan memori kolektif bangsa sehingga kelak bangsa ini tinggal menjadi nama. Proses deideologi bangsa sudah terjadi di awal era reformasi seperti dibubarkan BP7 dan Penataran P4 serta dicabutnya Pancasila dalam pelajaran di sekolah.
BACA JUGA: Wewenangnya Luhut, Diproses Yuddy, Diputuskan Jokowi
Hal demikian diperparah dengan masuknya propaganda asing. Anehnya pemerintah tidak mampu menyaring propaganda itu.
Dikatakannya, propaganda asing itu seperti masuknya paham individualisme, radikalisme agama, dan komunisme. Akibat maraknya propaganda asing itu membuat masyarakat tak hafal dan tak mengamalkan Pancasila.
Politikus PDIP ini menyebutkan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus ada 3 sikap yang dimunculkan. Ketiga sikap itu adalah meyakini kebenaran, mengetahui atau mempelajari, dan selanjutnya mengimplementasikan. “Tugas itu didorong dan dilakukan oleh MPR,” ujar Basarah.(Adv)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pejabat MA Tentukan Angka Suap untuk Menunda Salinan
Redaktur : Tim Redaksi