jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Garut Dudi Abdullah memprediksikan akan muncul banyak SK bodong.
Ini dipicu oleh kewajiban pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah untuk menyelesaikan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) sampai 28 November 2023.
BACA JUGA: Pendataan Honorer Berkaitan dengan Penghapusan Pegawai Non-ASN? Mahfud MDÂ Beri Penjelasan
Selain itu, ada kebijakan pemerintah untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini tanpa tes bagi guru honorer negeri dengan masa pengabdian di atas 3 tahun.
Itu sebabnya, kata Dudi, ketika ada pendataan honorer yang ditenggat hingga 30 September menjadi celah bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memasukkan honorer bodong.
BACA JUGA: Soal Rencana Penghapusan Honorer, Rina Polapa Berbicara Begini
Sebab, hanya honorer yang masuk database BKN akan diselesaikan pemerintah. Apakah diarahkan ke CPNS, PPPK, outsourcing.
"Ini pasti muncul tenaga siluman sama seperti pendataan honorer K2 pada 2013," kata Dudi Abdullah kepada JPNN.com, Senin (8/8).
BACA JUGA: Banyak Guru PNS di Kota Ini Mau Pensiun Jelang Penghapusan Honorer 2023, Waduh!
Munculnya honorer bodong, lanjutnya, tidak lepas dari SK bodong. Dia menyebutkan setiap kali pendataan akan bermunculan pabrik SK bodong.
Pemda disebut menjadi pabrik SK bodong, menurut Dudi sempat ramai pada 2013/2014. Itu setelah hasil pengumuman kelulusan CPNS 2013 ternyata banyak honorer bodong yang lolos.
"Kami yang honorer K2 asli malah enggak masuk. Yang lulus justru honorer siluman," ucapnya.
Adapun modusnya kata Dudi adalah adanya SK palsu. Honorer yang punya backing-an orang Pemda akan dengan mudah mendapatkan SK pengabdian sesuai syarat.
Dudi mengaku traumatis bila hal serupa terjadi. Sebab, pendataan honorer akan diisi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Saya dan kawan-kawan takut sekali kalau nama kami tidak masuk database BKN terbaru,' ucapnya.
Dia menambahkan sudah rahasia umumlah pemda sering memasukkan orang-orangnya sebagai balas budi. Dudi berharap sistem aplikasi BKN bisa meminimalisir kecurangan. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad