jpnn.com, GORONTALO - Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Rina Polapa, merespons rencana penghapusan honorer daerah 2023. Dia memastikan DPRD Gorontalo Utara terus memperjuangkan nasib tenaga honorer daerah.
"Tentang rencana penghapusan honorer daerah tahun 2023, akan terus diperjuangkan di tingkat pusat. Sebab, daerah ini perlu penyesuaian bertahap agar tidak menimbulkan persoalan baru tentang ketenagakerjaan dan kebutuhan aparatur di lingkungan birokrasi," kata Rina Polapa di Gorontalo, Kamis (21/7).
BACA JUGA: Bodewin Wattimena Tegaskan Upah Honorer di Sekolah akan Dinaikkan
Rina Polapa mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan persoalan minimnya sumber daya aparatur di daerah yang tidak mungkin diatasi dalam waktu cepat. Seperti kondisi kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang mencapai ribuan orang.
"Sebab, tidak mungkin pemerintah daerah merekrut tiga ribuan guru tidak tetap setiap tahun, jika tidak terjadi kekurangan," ungkapnya.
BACA JUGA: 2.270 Honorer di Daerah Ini Menerima Perlindungan Jamsostek
Hal yang sama terjadi di lingkungan birokrasi.
Contoh paling dekat, kata Rina, adalah tenaga honorer yang dipekerjakan di Sekretariat DPRD.
BACA JUGA: Andi Muhammad Irfan Dorong Insentif Guru Honorer Dimasukkan ke APBD
Jumlahnya bahkan mencapai lebih dari 100 orang.
Sebab, sumber daya aparatur berstatus PNS memang sangat sedikit di lembaga tersebut.
Perbandingannya terlalu mencolok. Kondisinya, jumlah PNS hanya 20 orang, tidak mampu menangani tugas-tugas di lembaga ini dengan merangkap-rangkap.
"Kondisi ini membuat pemerintah harus merekrut tenaga honor agar dapat menopang minim aparatur berstatus PNS," kata Rina Polapa.
Belum lagi kebutuhan untuk tenaga spesifik yang tidak dapat digantikan oleh PNS.
Seperti petugas kebersihan, supir, penjaga kantor, sekretaris pribadi bahkan ajudan pejabat publik yang ada di lembaga ini.
Kondisi yang ditemui di salah satu organisasi perangkat daerah, dari total sekitar 34 organisasi dalam pemerintahan ini.
Oleh karena itu, DPRD akan terus memperjuangkan kebutuhan tersebut, termasuk nasib para tenaga honorer daerah agar tidak kehilangan pekerjaan sebelum ditemukan solusi terbaik untuk melangsungkan hidup. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi