jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Abraham Sridjaja menyayangkan tindakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengusir warganya yang menghuni Mess Cenderawasih.
Pihaknya pun siap memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada para korban pengusiran tersebt.
BACA JUGA: KPK Datang ke Papua Bukan untuk Menjemput Paksa Lukas Enembe
"Sangat disayangkan langkah Pemprov Papua yang berusaha untuk mengosongkan lokasi tersebut secara sepihak dan arogan," kata Abraham usai melakukan pertemuan dengan perwakilan warga Papua di Mess Cenderawasih, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).
Menurut Abraham, ada sekitar seribu warga Papua yang masih menggantungkan hidupnya dengan menetap di Mess Cenderawasih ini.
BACA JUGA: Polisi Gadungan Berpangkat Perwira Ditangkap di Papua, Tuh Orangnya
Memang mayoritas dari mereka telah mengantongi KTP DKI Jakarta, tetapi bukan berarti tindakan Pemprov Papua bisa dibenarkan. Apalagi, sebagian dari mereka telah menetap sejak era Presiden Soekarno.
"Bahwa Pemprov Papua untuk mengusir warga yang telah menetap lebih dari 50 tahun di tempat tersebut dibutuhkan eksekusi yang hanya dapat dilakukan apabila ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde)," tegasnya.
BACA JUGA: Eks Petinggi OPM Sebut Lukas Enembe Tidak Cocok jadi Kepala Suku Besar Papua
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) ini menilai seharusnya Pemprov Papua berkoordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta dan mengundang warga untuk duduk bersama dan memikirkan solusi bersama mengingat banyaknya warga yang tinggal di lokasi tersebut.
Namun yang terjadi, provinsi yang dipimpin Gubernur Lukas Enambe ini malah melakukan tindakan sewenang-wenang mematikan air PAM hingga aliran listrik di mess tersebut.
Tragisnya, sempat ada upaya paksa Satpol PP Pemda Papua agar melakukan pengosongan mess tersebut
"Saya kira ini merupakan tindakan ceroboh dan tidak manusiawi apalagi dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi warganya," ujar Abraham.
Abraham menambahkan, sejatinya memang sudah ada wacana dari Pemprov Papua untuk mencarikan tempat baru bagi para warga Papua di DKI Jakarta ini untuk pindah ke Serang Banten.
Sayangnya, sampai saat ini belum ada upaya mediasi atau dialog membahas ini lagi secara matang. Sementara wilayah baru ini ternyata jauh dari kata layak untuk ditempati.
Abraham memastikan akan membantu advokasi warga Papua ini agar mendapat perlakuan adil dari Pemprov Papua.
"Saya akan membentuk tim hukum untuk membantu seribu orang lebih warga Papua di tempat ini dan berkomunikasi dengan Pemda DKI Jakarta," tambah dia. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif