jpnn.com, JAKARTA - Tekad Pemprov DKI kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK tentu sangat positif. Namun, keinginan itu sangat sulit tercapai jika dua skandal paling menghebohkan di lingkungan pemerintah ibu kota tidak dibongkar.
Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaifuk Jihad. Sedangkan skandal yang dimaksud adalah dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat.
BACA JUGA: Prabowo Desak Anies Bereskan Aset-Aset Bermasalah
"Dua kasus ini menjadi temuan BPK paling besar dan heboh yang tidak ditindaklanjuti di era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jadi sebaiknya Anies-Sandi memulai dari kasus ini," kata Syaiful, Kamis (26/10).
Berdasarkan audit BPK, pembelian lahan RS Sumber Waras merugikan negara sebesar Rp 191 miliar. Sementara pembelian lahan di Cengkareng Jakarta potensi kerugiannya mencapai Rp 648 miliar.
BACA JUGA: Anies Minta Pejabat Pemprov Buat Daftar PR Ahok-Djarot
Syaiful mengatakan, tidak mudah membongkar kedua skandal ini. Harus dilakukan secara serius dan komperhensif khususnya terkait persoalan aset.
"Hasil audit BPK wajib ditindaklanjuti, kalau tidak bisa berimplikasi pada tindak pidana," ujar Syaiful.
BACA JUGA: Anies Sedang Digembosi dari Dalam?
Lebih lanjut Syaiful juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali kasus RSSW. Apalagi beberapa waktu lalu, KPK pernah mengklaim memiliki data baru soal sengketa lahan yang membawa-bawa nama Ahok.
"Jadi seharusnya KPK juga kembali turun tangan," tegas Syaiful. (dem/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Reklamasi, Luhut: Sudah Selesai, Tidak Ada Alasan
Redaktur & Reporter : Adil