jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi menandatangani memorandum of understanding (MoU) dalam pengoperasian local port services (LPS) di pelabuhan penyeberangan.
Acara ini digelar di Jakarta pada Jumat (18/3).
BACA JUGA: Kemenhub Pastikan Dua Hal Pendukung MotoGP Mandalika Ini Sudah Siap
Dirjen Hubdat Budi menuturkan, kerja sama ini dijalin untuk mengembalikan tugas dan fungsi pengoperasian LPS ke Kemenhub yang sebelumnya oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
“Mulai 1 Mei 2021, pengoperasian LPS dilaksanakan Ditjen Hubdat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD),'' ucapnya.
BACA JUGA: Kemenhub Terbitkan SE Terbaru untuk Perjalanan Domestik dengan Transportasi Darat, Simak!
Kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan, keselamatan, dan keamanan pelayaran di pelabuhan penyeberangan.
Khususnya Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.
BACA JUGA: Bamsoet Berharap Motor Listrik Bike Smart Bisa Lulus Uji Tipe Kemenhub
''Kata kuncinya adalah keselamatan dan keamanan,” ujar Dirjen Budi.
Untuk mengoptimalkan pengoperasian LPS di pelabuhan penyeberangan, Ditjen Hubdat melakukan langkah seperti pengadaan dan pembangunan sistem serta peralatan LPS.
Selain itu, penyusunan regulasi dan standard operating procedure (SOP) serta peningkatan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) operator LPS.
Ditjen Hubdat juga bekerja sama dengan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) pada Maret hingga awal April.
Hal tersebut dilakukan untuk menyelenggarakan diklat operator LPS yang pesertanya merupakan ASN dari setiap BPTD.
“Saya minta para kepala BPTD harus menyiapkan SDM. Tidak hanya menyangkut masalah kemampuan, tetapi juga integritas,'' ujarnya.
Terutama permasalahan pungutan liar atau pungli.
''PT ASDP berharap momen ini bisa menjadi semangat untuk memperbaiki pelayanan ke depan,” jelas Dirjen Budi.
Dia menambahkan, dalam proses transisi ini, ada pendampingan sampai seluruh SDM siap mengoperasikan LPS secara mandiri.
Sementara itu, Ira Puspadewi mengapresiasi kerja sama pengoperasian LPS ini karena mengembalikan tugas dan fungsinya ke ranah regulator.
“Saya kira PT ASDP lahir dari Kemenhub. Sangat wajar jika operator pelabuhan, operator kapal, dan LPS dikelola Kemenhub,” pungkas Ira.
Ira juga mengatakan, PT ASDP akan melakukan pendampingan selama masa transisi pengoperasian LPS agar berjalan mulus dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi