jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah akan menggelar pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) secara nasional dan serentak pada 21 September 2023, di Bandung, Jawa Barat.
Kegiatan tersebut digelar karena pemerintah pusat bertekad untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa supaya dapat menjalankan kebijakan belanja yang berkualitas.
BACA JUGA: Dirjen Bina Pemdes: Capaian-Capaian P3PD jadi Legasi untuk Pemerintahan Desa
Pelatihan P3PD ini akan dilakukan secara daring dan luring yang melibatkan stakeholder terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Regional Management Concultant (RMC).
"Dalam acara tersebut nanti akan ada pengarahan Bapak Menteri (Menteri Dalam Negeri) untuk pelatihan serentak di Indonesia," kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro saat menerima Bupati Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) Djafar H Ahmad di Gedung Bina Pemdes Kemendagri, Jakarta, Jumat (15/9).
BACA JUGA: Hadir di Rakernas Apdesi, Dirjen Bina Pemdes Dorong Percepatan Serapan APBDes
Eko menjelaskan, P3PD merupakan program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank).
Dirjen Bina Pemdes Eko Prasetyanto mengatakan, program ini merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk mendampingi pemerintahan desa supaya kapasitasnya meningkat dan kemudian dapat menyejahterakan warganya.
BACA JUGA: Melalui P3PD, Ditjen Bina Pemdes Siap Berikan Pelatihan di 145 Desa di Kepulauan Sangihe
Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Eko menjelaskan, dalam upaya pemerataan pembangunan, pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar kepada desa berupa alokasi anggaran dana desa yang terus meningkat.
Eko Prasetyanto menyebutkan, sejak 2015 sampai 2022 total Dana Desa yang telah dialokasikan mencapai Rp 468,65 triliun.
Selanjutnya, pada 2023 Pemerintah Pusat juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 70 triliun untuk pemerintahan desa.
"Alokasi anggaran dana desa yang terus meningkat tentunya menuntut kesiapan aparatur pemerintah dan kelembagaan desa untuk mengelola dengan baik, cermat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Eko.
Meski demikian, Eko mengakui, dalam kenyataannya, masih banyak desa-desa, kurang memiliki kemampuan mengelola dan memanfaatkan dana desa secara optimal, dalam bentuk belanja desa.
Bahkan, seringkali belanja desa tidak sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.
Akibatnya, dana desa belum dapat memberikan dampak signifikan terhadap tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pelayanan umum, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tingkat desa.
Situasi ini tentunya akan mendorong tenaga kerja produktif di perdesaan mencari pekerjaan di perkotaan dan menyebabkan desa kekurangan tenaga kerja produktif untuk mengelola potensi ataupun sumberdaya yang ada di desa. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu