JAKARTA - Pengunduran Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta nampaknya bakal berjalan mulus. Pasalnya partai koalisi yang ada di DPRD Jakarta dikabarkan tidak menemui celah untuk bisa menjegal pengunduran diri mantan Wali Kota Solo yang mundur di tengah jalan karena terpilih jadi Presiden RI tersebut.
Dari informasi yang diperoleh INDOPOS (Grup JPNN) dari internal partai Koalisi Merah Putih, menyebutkan berdasarkan hasil rapat semua anggota DPRD DKI Jakarta yang berasal dari partai Koalisi Merah Putih di Hotel Pullman kemarin (4/9), disimpulkan tidak ada celah menghambat pengunduran diri Jokowi setelah dia terpilih jadi Presiden RI.
”Sebenarnya acara di Hotel Pullman itu bukan rapat tapi ngobrol-ngobrol biasa. Yang diobrolkan soal agenda pengunduran diri Jokowi. Hasilnya, dilihat dari semua aturan memang gak ada celah untuk menghambat pengunduran diri Jokowi,” ujar sumber terpercaya INDOPOS yang minta namanya jangan dikorankan.
Menanggapi itu, Ketua LSM Jakarta Monitoring Coumunity, Danny Kusuma mengatakan warga Jakarta harus melek dan mengawasi langkah anggota dewan masa bakti 2014-2019. Karena anggota dewan periode itu akan menghadapi tiga agenda besar yang berpeluang sarat dengan politik transaksional.
Tiga ageda besar itu antara lain, pengunduran Jokowi dari Gubernur DKI Jakarta, pengangkatan Ahok menjadi Gubernur DKI dan Pemilihan Wagub DKI DKI Jakarta.
BACA JUGA: Jumlah Rumah untuk Program Kampung Deret Berkurang
”Tiga agenda besar itu pasti akan diparipurnakan oleh anggota DPRD yang terpilih periode 2014-2019. Kita sebagai masyarakat Jakarta wajib mengawasi tiga agenda besar itu karena rawan politik transaksional,” ujarnya.
Dijelaskan Danny juga, terkait pengunduran Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta kalau posisi anggota Koalisi Merah Putih di DPRD DKI sangat signifikan jumlahnya untuk mempermudah atau mempersulit pengunduran diri Jokowi sebagai Gubernur DKI.
Karena itu pasti akan ada lobi di level pimpinan ketua partai yang duduk sebagai anggota DPRD agar paripurna pengunduran jokowi itu berjalan mulus. Sedangkan yang kedua saat paripurna pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI pasti akan ada lobi atau bergaining antara pimpinan parpol.
BACA JUGA: Belum Bekerja, DPRD Kota Tangerang Sudah Terima Gaji Rp 15 Juta
Sedangkan yang ketiga yang paling rawan adalah pemilihan Wakil Gubernur DKI yang menggantikan posisi Ahok. Opini yang berkembang bahwa Wakil Gubernur DKI pengganti Ahok adalah jatahnya PDIP tetapi publik harus tahu bawah pasangan Jokowi-Ahok itu adalah satu paket dari partai pengusung PDIP-Gerindra saat Pilkada DKI 2012 lalu
”Bukan tidak mungkin dua partai itu bakal mencalonkan kadernya masing-masing. Kalau ini terjadi maka akan berlangsung voting. Maka disinilah rawan transaksional politik,” ungkapnya juga. (pes)
BACA JUGA: Ombudsman Anggap PD Pasar Jaya Membangkang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Letusan Senpi Gegerkan Terminal 2F Bandara Soetta
Redaktur : Tim Redaksi