jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti ketimpangan yang terjadi akibat kenaikan harga batu bara di pasar internasional.
Mulyanto menyebutkan kenaikan harga ini membuat para pengusaha dapat keuntungan ratusan triliun, sementara pemerintah daerah penghasil batu bara hanya mendapat royalti sebesar puluhan miliar.
BACA JUGA: PLN Kelola 2.06 Juta Ton Limbah Batu Bara, Ini Hasilnya
"Misalnya peningkatan kekayaan pengusaha batu bara Low Tuck Kwong. Kekayaannya langsung bertambah ratusan triliun akibat kenaikan harga batu bara internasional. Tetapi nasib rakyat di lokasi tambang milik Low Tuck Kwong masih memperihatinkan," kata Mulyanto dalam keterangan yang di
Politikus PKS itu khawatir ketimpangan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial di daerah tempat perusahaan tambang batu bara tersebut berada.
BACA JUGA: Ada 36 ABK, Kapal Crane Batu Bara Tenggelam di Laut Banyuasin
Mulyanto mendesak Pemerintah menata ulang semua aturan bisnis batu bara ini dengan baik.
"Jangan sampai aturan yang ada hanya menguntungkan dan melindungi segelintir pengusaha saja. Di sisi lain, pemerintah daerah hanya mendapat remah-remah hasil penjualan sumber daya alam miliknya. Kejadian ini tentu akan melukai rasa keadilan masyarakat," ungkap Mulyanto.
BACA JUGA: Low Tuck Kwong Eks WN Singapura Jadi Orang Terkaya di Indonesia, Siapa Dia?
Mulyanto juga meminta pemerintah meningkatkan pajak progresif dan menerapkan pembagian royalti yang lebih proporsional dan adil kepada daerah.
Hal tersebut sangat logis karena pemerintah daerah yang akan menanggung semua dampak kerusakan lingkungan atas eksploitasi batu bara yang dilakukan para pengusaha.
"Melejitnya harga batu bara dunia, secara langsung melejitkan saham dan kekayaan pengusaha batu bara, sementara dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar tambang malah membuat mereka menjerit," terang Mulyanto.
Pemerintah harus segera mengatasi ketimpangan ini sebelum masalahnya melebar ke urusan yang lebih luas.
Sebab, urusan royalti ini sangat sensitif karena terkait dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah penghasil sumber daya alam.
"Belum lama ini kita dikejutkan dengan pernyataan keras Bupati Kepulauan Meranti, Riau, yang tidak puas dengan besaran bagi hasil ini. Ia mengeluhkan minimnya dana bagi hasil (DBH) batu bara yang dianggapnya tidak sepadan dengan kerusakan lingkungan yang diderita. Karena itu ia menggugat pemerintah pusat bahkan mengancam akan mengangkat senjata atau ikut pindah ke negara lain," ungkap Mulyanto.
Menanggapi hal seperti ini Mulyanto minta pemerintah jangan santai. Karena bukan tidak mungkin perasaan yang sama dialami oleh kepala daerah lainnya. Sebaiknya Pemerintah jangan menunggu mereka bersuara.
"Bila tidak, bukan hanya batu bara, tetapi juga nikel, bauksit, timah dan sumber kekayaan alam indonesia yang melimpah lainnya dimanfaatkan segelintir orang," pungkas Mulyanto.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul