jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mendukung pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk mempertimbangkan penundaan pelaksanaan Pilpres 2024.
Menurut Diana, beberapa pengusaha mengusulkan kepada Menteri Bahlil jika bisa dipertimbangkan dan ada peluangnya untuk penundaan Pilpres 2024.
BACA JUGA: Kadin Teken MoU dengan IMI-PRSI untuk Akselerasi Prestasi Olahraga Indonesia
Hal itu tak lepas dari pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi Covid-19 yang menghantam hampir seluruh dunia, terkhusus Indonesia karena hal tersebut belum tertangani tuntas.
"Mengenai wacana yang disampaikan oleh Menteri Investasi, untuk dapat menunda pelaksanaan Pemilu dari tahun 2024 ke tahun 2027, memang telah disampaikan beberapa pengusaha,” kata Diana Dewi, kemarin.
BACA JUGA: Inilah Jawaban Anies Baswedan Saat Ditanya Maju di Pilpres 2024
Diana menjelaskan usulan tersebut semata-mata berdasarkan pertimbangan belum tuntasnya pemulihan ekonomi di Indonesia.
Selain itu, tahun politik yang direncanakan berlangsung pada awal 2024 ini akan memanas dan dipastikan berpengaruh pada kondisi bangsa, terkhusus pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA: Relawan Gaspoll Indramayu Dukung Gus Muhaimin Maju di Pilpres 2024
Terlebih dalam ajang Pemilu akan banyak energi yang terkuras untuk fokus pada keputusan penting yang menyangkut pemimpin negara.
“Kondisi ini yang membuat kami para pengusaha menjadi khawatir akan hal tersebut,” ucapnya.
Meski begitu, Diana Dewi menyadari betul usulan dirinya ini akan menimbulkan perdebatan di tengah-tengah publik. Untuk itu, Diana Dewi menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggara Pemilu Indonesia untuk memutuskan mana baiknya.
“Tentunya wacana ini akan menjadi perdebatan di masyarakat, untuk itu tentunya kami serahkan keputusannya kepada para Anggota Dewan dan KPU sebagai pelaksana Pemilu di Indonesia," kata dia.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi.
Hal itu diungkapkan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga 2027.
Bahlil mengatakan bahwa saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.
“Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?” kata Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich