jpnn.com, PONTIANAK - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Barat berharap pemerintah membuka kembali kran ekspor crude palm oil (CPO).
GAPKI Cabang Kalbar berharap dibukanya kembali kran ekspor CPO itu memberikan dampak pada penerimaan devisa negara, dan penyerapan lapangan kerja.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Anjlok Lagi, CPO Tak Dilelang, Aduh Biyung!
Ketua GAPKI Cabang Kalbar Purwati Munawir mengatakan larangan ekspor tentu berdampak dalam banyak hal.
Dia menjelaskan dari pajak ekspor saja, bisa membuat penerimaan negara dari sawit tidak ada. “Kemudian, dari sisi penyerapan lapangan kerja tentu berkurang,” katanya di Pontianak, Kalbar, Rabu (11/5).
BACA JUGA: Jokowi Larang Ekspor CPO, Ganjar: Tindakan Presiden Seribu Persen Benar
Menurut dia, sebagian besar pelaku usaha sawit di Kalbar merupakan produsen CPO.
Oleh karena itu, apabila larangan ekspor berlanjut lebih lama, maka kapasitas tangki penyimpanan pabrik terbatas dan akan penuh.
BACA JUGA: Jokowi Larang Ekspor CPO, Laksamana Yudo Langsung Keluarkan Perintah Kepada Jajaran TNI AL
Hal itu dapat membuat aktivitas bisa saja berkurang, dan berdampak pada tenaga kerja dan lainnya.
"Belum lagi penyerapan buah sawit masyarakat terutama kebun swadaya. Kapasitas tangki pabrik terpenuhi maka perusahaan bisa saja fokus ke kebun sendiri atau plasma," jelas dia.
Purati mengatakan saat ini luas kebun sawit di Kalbar sudah mencapai 1,9 juta hektare, dengan produksi 4,96 juta ton per tahun.
Kepemilikan kebun sawit perusahaan mencapai 1,17 juta hektare atau 61,39 persen.
Sisanya, swadaya dengan luas 700 ribu hektare atau 37,09 persen.
Secara umum, pihaknya juga memahami dan menghormati kebijakan pemerintah yang ada.
GAPKI Kalbar secara intens berkomunikasi dengan asosiasi pelaku usaha sawit sektor hilir agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal.
"Kami juga koordinasi dengan asosiasi petani sawit dalam mengomunikasikan setiap perkembangan di lapangan serta mengantisipasi dampak yang mungkin timbul dan menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah yang dapat mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng, dan kran ekspor sawit dibuka secara normal guna kepentingan perolehan devisa negara," ucapnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi