JAKARTA - Bosan dan lelah selama ini selalu menjadi bulan-bulanan dan "sapi perahan" oknum aparat birokrasi dan hukum, mayoritas anggota Asosiasi Pemegang Ijin dan Kontraktor Tambang (Aspektam) sepakat mendukung pasangan capres cawapres Jokowi-JK untuk memenangkan Pilpres 9 Juli nanti.
Sekjen Aspektam Muhammad Solikin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/7), mengatakan, selama kepemimpinan presiden sebelumnya maupun presiden saat ini, pengusaha tambang lokal yang umumnya tergabung dalam Aspektam selalu menjadi bulan-bulanan dan "sapi perahan" aparat birokrasi dan hukum.
"Banyak perampasan investasi dan kriminalisasi yang dilakukan para oknum aparat yang berkolaborasi dengan mafia," ungkap Solikin.
Untuk itulah pihaknya mendukung pasangan Jokowi-JK dengan harapan jika Jokowi-JK terpilih agar menciptakan stabilitas politik dan keamanan agar iklim usaha selalu kondusif tanpa pemerasan dan pungutan liar seperti yang selama ini terjadi.
Solikin yang juga Ketua Komite Investasi Wilayah Indonesia Tengah Kadin Indonesia menjelaskan kepemimpinan Jokowi yang lebih membumi diharapkan mampu membenahi penegakan hukum serta berani memberantas oknum aparat hukum yang justru melanggar. hukum.
"Aspektam berharap Jokowi dan JK mampu menciptakan iklim usaha kondusif bila mereka terpilih memimpin Indonesia. Bagaimana pun, kami para pengusaha tambang lokal ingin nyaman dan aman dalam berinvestasi. Jadi kepada Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla harapan itu kami sampaikan,” tutur Solikin.
Disampaikannya pula, meski secara institusi Asosiasi Pemegang Ijin dan Kontraktor Tambang (Aspektam) belum memutuskan secara resmi untuk mendukung pasangan capres cawapres Jokowi-JK, namun mayoritas pengurus dan anggota Aspektam, kata Solikin, mendukung pasangan Jokowi-JK.
Sebelumnya dalam dialog dengan pengusaha Kadin, pasangan Jokowi-JK mengungkit persoalan mafia khususnya di sektor minyak dan gas. Selain itu, mafia di sektor pertambangan juga menjadi concern pasangan urut nomor 2 tersebut.
Jokowi berjanji akan menitik beratkan pengawasan ketat dalam memberantas mafia pertambangan, termasuk pertambangan liar. Selain pengawasan di lapangan, Jokowi akan memperketat izin pertambangan. Dia menegaskan, pemberian izin harus sesuai aturan sehingga sumber daya alam Indonesia tidak terkuras tanpa hasil.
"Saya kira jelas, audit pengawasan lapangan harus diperkuat. Kita hormat di situ. Illegal mining (tambang ilegal) harus disetop, karena kalau disetop penerimaan negara bisa lebih besar," pungkas Jokowi. (ind)
BACA JUGA: Rustriningsih Perkuat Dukungan Prabowo-Hatta di Jateng
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Didorong Tangani Kasus Bus Transjakarta
Redaktur : Tim Redaksi