jpnn.com, JAKARTA - Bisnis tes PCR masih jadi topik perdebatan yang hangat. Isu yang melibatkan Menteri Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Menteri BUMN Erick Thohir dinilai sudah ngawur.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Pemuda Indonesia Hebat, (PIH) Rhuqby Adeana S.
BACA JUGA: Sudirman Said Usulkan Audit demi Sudahi Spekulasi Bisnis PCR Menteri
Menurutnya isu mafia test PCR sudah mulai ngawur, tidak substantif, dan keluar dari konteks isu permasalahan yang mereka ciptakan sendiri.
"Kenapa saya katakan ngawur karena para gerombolan bebek pengusung isu mafia test PCR sudah tidak menemukan akar permasalahan dari 'siapa sebenarnya' mafia. Opini yang mereka buat hanya untuk mendowngrade Menteri Marves LBP dan Menteri BUMN Erick Thohir, maka dari itu saya katakan ini bias," kata Rhuqby dalam siaran tertulisnya, Selasa (16/11)
BACA JUGA: Relawan PCR Usung Luhut Binsar-Erick Jadi Capres-Cawapres, Menyindir?
Rhuqby mencontohkan salah satu laporan yang dibuat Prodem untuk menjatuhkan LBP dan Erick Thohir dalam isu tes PCR dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun mereka bukan melaporkan tindak pidana korupsinya melainkan kolusi dan nepotismenya.
BACA JUGA: Luhut Binsar Bakal Dilaporkan Terkait Bisnis PCR, Begini Dia Menanggapinya
Lebih baik, saran Rhuqby, sebelum membuat laporan, mencari sensasi dan popularitas publik, demi kepentingan politik sesaat, sebaiknya pelajari lagi KUHP.
"Saya tidak ingin debat kusir dengan mereka yang selalu memaksakan kehendak menuding, memfitnah guna membunuh karier seseorang, udah enggak bener ini," tegasnya.
Rhuqby meminta agar para kelompok yang memainkan isu tes PCR jangan menganggu Presiden Joko Widodo dan para menterinya.
"Jangan menganggu Presiden Jokowi, Menteri LBP dan Erick Thohir yang sedang bekerja menjalankan perintah, arahan dan intruksi Presiden Jokowi. Pemerintah dan seluruh elemen kekuasaan hari ini sedang baik-baik saja, bekerja on the track dan rakyat Indonesia pun secara keseluruhan menyikapinya secara terbuka, merdeka," pungkasnya.
Seperti diketahui, Nama Menteri BUMN, Erick Thohir, disebut-sebut ada dalam pusaran bisnis tes PCR.
Bahkan, ada elemen masyarakat yang melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bisnis PCR yang dimaksud yakni layanan tes PCR dan antigen yang dijalankan di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Di perusahaan tersebut, ada nama Garibaldi Thohir yang tak lain merupakan kakak dari Erick Thohir dan Menteri Marves LBP. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil