jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai pengusutan mafia tambang ilegal membutuhkan dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengusutan mafia tambang tersebut bisa dimulai dari kasus Ismail Bolong yang menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andianto meski sudah dibantah.
BACA JUGA: Ismail Bolong Tersangka Tambang Ilegal, Termasuk 2 Orang
"Kasus Ismail Bolong barangkali sebagai pintu masuk pada KPK untuk mengusutnya," ujar Fahmy kepada wartawan pada Kamis (8/12).
Walakin, dia pesimistis pengusutan mafia tambang bakal mulus tanpa dukungan penuh dari kepala negara.
BACA JUGA: Ssst, Begini Info Terkini Kasus Formula E Jakarta dari Ketua KPK Firli Bahuri
"Apakah itu KPK, apakah Mahfud MD akan melanjutkan tanpa ada endorsement dari presiden," lanjutnya.
Fahmy lantas menyinggung bahwa Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pun mengaku ngeri dengan pihak yang melindungi kegiatan tambang ilegal di daerah.
BACA JUGA: Tepis Tuduhan soal Suap dari Ismail Bolong, Kabareskrim: Kok, Dilepas Waktu Itu?
Kekhawatiran Gibran itu menurut Fahmy wajar karena faktanya memang ada pihak kuat yang melindungi dan ikut menikmati hasil dari praktik tambang ilegal.
"Nah, siapakah mereka? Siapa yang menikmati aliran dana tadi? Ini tugas KPK untuk mengusut secara tuntas. Yang salah siapa harus ditindak sesuai hukum," ujar Fahmy.
Eks anggota Tim Anti Mafia Migas itu juga menyebut aktivitas tambang ilegal di Indonesia melibatkan banyak kalangan, baik oknum di pemerintahan, partai hingga ormas.
Oleh karena itu, dia menilai pemberantasan mafia tambang memerlukan dukungan dan komitmen dari Presiden Jokowi sehingga tokoh-tokoh pelindung kegiatan ilegal tersebut bisa dibongkar.
Fahmy mengatakan kekayaan sumber daya alam (SDA) seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, bukan dinikmati segelintir orang, termasuk oknum-oknum aparat yang disebut Ismail Bolong.
"Ini butuh komitmen yang kuat dari Jokowi untuk mengatasi masalah tambang ilegal karena kerugian negara ini besar sekali," ucap Fahmy.(fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Ungkap Jumlah Uang Suap Lelang Jabatan yang Diterima Bupati Bangkalan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam