jpnn.com, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua meminta bupati atau wali kota di wilayahnya untuk terus berada di daerah, agar bisa memantau pelaksanaan pemerintahan dan mengetahui secara pasti permasalahan di wilayahnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Doren Wakerkwa mengatakan gubernur dan wakil gubernur sebagai pemerintah pusat di daerah, sedangkan perpanjangan tangan dari gubernur-wakil gubernur adalah bupati dan wali kota.
BACA JUGA: Praka Hendra, Anggota Kodim Persiapan Intan Jaya Ditembak KKSB, Ngeri!
"Sehingga, seluruh permasalahan yang terjadi di kabupaten dan kota menjadi tanggung jawab bupati atau wali kota sebagai kepala daerah pada wilayah tersebut," tuturnya di Jayapura, Sabtu (13/2).
Menurut Doren, terutama daerah yang belakangan terjadi masalah seperti Kabupaten Intan Jaya, kepala daerahnya harus berada di tempat.
BACA JUGA: Mayjen TNI Ignatius Yogo Benarkan Anggota Satgas Apter Ditembak KKB di Intan Jaya
"Saya mengetahui lokasi Intan Jaya secara pasti, sehingga kami minta bupati jangan berada di Nabire terus, harus naik ke Intan Jaya dan melaksanakan tugas pemerintah apa pun yang terjadi," ujarnya.
Dia menjelaskan apa pun yang terjadi, bupati tidak boleh meninggalkan daerahnya agar masyarakat merasa terlindungi dan memiliki pemimpin.
BACA JUGA: Kombes Ahmad Mustofa Kamal Bicara Dalang Penembakan di Intan Jaya
"Jika sudah terjadi masalah apa pun, maka bupati harus kembali ke tempatnya dan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut," katanya.
Dia menambahkan pihaknya mengharapkan bupati yang sudah diberikan kepercayaan memimpin suatu daerah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan jangan setengah-setengah karena masyarakat yang akan menjadi korbannya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek