jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak semua pihak untuk mencermati berbagai potensi kecurangan di pilkada DKI. Sebab, berdasar pengamatannya belum tentu pilkada di ibu kota negara akan berjalan normal.
“Dalam suasana persaingan yang sengit, potensi kecurangan akan besar. Ini (kecurangan, red) bisa dilakukan oleh siapa saja,” ujar Mahfuz di Jakarta, Kamis (17/11).
BACA JUGA: Luna Maya Merapat, Ahok: Saya Nggak Sanggup Bayar
Mantan anggota Fraksi PKS DPR yang pernah memimpin komisi pertahanan dan intelejen itu menambahkan, ada empat titik rawan kecurangan. Yang pertama ada di daftar pemilih yang ditetapkan KPU DKI Jakarta.
Anggota DPR yang akrab disapa dengan panggilan Ustaz Mahfuz itu mengatakan, data pemilih berbasis pada data kependudukan hasil perekaman untuk penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Padahal, katanya, hingga saat iniproses e-KTP belum tuntas.
BACA JUGA: Politikus PDIP Prihatin Mas Agus Selalu Diasosiasikan dengan SBY
“Jadi ada potensi kerawanan yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang punya akses ke data penduduk dan data pemilih untuk melakukan manipulasi data,” katanya.
Titik rawan yang kedua adalah pada saat pencoblosan. Praktik yang sering terjadi di banyak pilkada, katanya, kecurangan pada saat pencoblosan itu biasanya berupa politik uang, intimidasi, hingga pemanfaatan surat suara yang tak terpakai.
BACA JUGA: Ahok Tersangka, Komisioner KPU: Tidak Ada yang Khusus
“Ini praktik yang sering ditemui saat pilkada di banyak tempat. Harus dicermati, jangan sampai ada pemilih yang tidak jelas identitasnya,” tegasnya.
Titik rawan kecurangan ketiga adalah pada saat rekapitulasi suara mulai dari tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemungutan suara (PPS) di kelurahan, hingga panitia pemilihan kecamatan(PPK). “Masalah yang kerap terjadi, saksi sudah pulang sebelum rekapitulasi selesai dan mereka banyak yang tidak punya salinan hasil rekap,” katanya.
Sedangkan titik rawan yang terakhir adalah pada saat input data rekapitulasi secara komputerisasi di KPUD. Menurutnya, meski penghitungan akhir dilakukan secara manual, namun perubahan data dalam proses komputasi akan sangat berpengaruh pada hasil akhir.
Karenanya Mahfuz mengingatkan setiap saksi di TPS harus mengawal hasil rekapitulasi suara hingga KPUD. “Dan harus memiliki salinan rekap lengkap dari TPS, PPS dan PPK. Kalau tidak bisa repot,” cetusnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... "Agus-Sylvi Siapa yang Punya, Agus-Sylvi Siapa yang Punya"
Redaktur : Tim Redaksi