jpnn.com, JAKARTA - Pentolan honorer K2 menantang MenPAN-RB Azwar Anas melenyapkan tenaga teknis administrasi.
Pasalnya, sejak 2014 hingga 2022 tidak ada kebijakan khusus pemerintah untuk honorer tenaga teknis administrasi.
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2: Siapa yang Menjamin PPPK Diperpanjang Masa Kontraknya?
"Pemerintah hanya fokus kepada tenaga kesehatan (nakes), guru, dan penyuluh. Kami tenaga teknis administrasi tidak diberikan kebijakan apa pun," kata Ketua Forum Honorer K2 Maluku Utara Said Amir kepada JPNN.com, Kamis (24/11).
Melihat ketimpangan yang terjadi ditambah lagi pemerintah berkali-kali menyebutkan tenaga administrasi berlebih, Said Amir mendesak menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) untuk meniadakan honorer tenaga teknis administrasi.
BACA JUGA: Pengisian DRH NIP PPPK Nakes Dimulai Januari 2023, Ketua Honorer K2: Cepat Sekali!
Ini agar honorer tenaga teknis administrasi tidak menghabiskan masa tuanya untuk menanti hal tidak pasti.
"Kalau pandangan saya sebaiknya MenPAN-RB Azwar Anas memberhentikan seluruh honorer tenaga teknis administrasi saja daripada jadi beban negara," ucapnya.
BACA JUGA: Lowongan PPPK Nakes KemenPAN-RB, Masih Ada Waktu untuk Honorer K2, Tenaga Teknis, Sabar Ya
Said Amir meminta pemerintah jujur bahwa sampai kapan pun tidak ada penyelesaian tenaga honorer ini, apalagi selama Presiden Jokowi memerintah.
Kalaupun ada kebijakan, tinggal menunggu presiden baru, itu pun belum menjamin juga.
Lebih lanjut dikatakan sekuat apa pun Menteri Anas menyelesaikan tenaga honorer tidak akan selesai.
Hanya pemberi harapan palsu (PHP) atau mengatur siasat di tahun politik, apalagi Menteri Anas adalah petugas partai politik tertentu.
"Jangan cuma buat pernyataan dan janji, tetapi berbuatlah kenyataan. Salah satunya, ya dihapus saja honorer tenaga teknis administrasi ini. Gampang kan," cetusnya.
Said yang dikenal kritis ini menambahkan mereka menunggu sikap MenPAN-RB Azwar Anas untuk menghapus tenaga honorer.
Buatlah surat resmi kepada gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia bahwa honorer K2 dihapus karena menjadi beban negara. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad