jpnn.com, JAKARTA - Pada Hari Kesehatan Nasional, kebijakan penundaan kenaikan cukai rokok 2025 menuai kritikan dari berbagai pihak.
Banyak yang menilai kebijakan ini berpotensi menjadi kemunduran dalam upaya pengendalian konsumsi rokok dan perlindungan kesehatan masyarakat.
BACA JUGA: Peneliti & Pakar Sepakat Cukai Rokok Perlu Dinaikkan Demi Tekan Jumlah Perokok
Kebijakan ini dianggap bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yang telah mengatur pembatasan iklan rokok, peringatan kesehatan, serta larangan penjualan pada anak-anak di bawah usia 21 tahun.
Mukhaer Pakkanna, Senior Advisor di Center of Human and Economic Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan, menyatakan kekhawatirannya.
BACA JUGA: Kenaikan Cukai Rokok Dinilai tak Efektif Menurunkan Angka Perokok
"Jika kebijakan penundaan kenaikan cukai rokok ini benar-benar diimplementasikan, kita akan menghadapi setback yang serius. Ini seperti menerpedo ikhtiar kita dalam melindungi kesehatan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, kajian dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) tahun 2023 menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok berpengaruh langsung dalam mengurangi prevalensi perokok anak.
BACA JUGA: Soal Rencana Kenaikan Cukai Rokok, Ketua DPD RI Beri Solusi Agar IHT Tidak Terimbas
"Harga rokok yang murah terbukti menjadi faktor signifikan yang membuat anak-anak lebih mudah mencoba merokok," tuturnya.
Kajian dari CHEDs ITB-AD juga menyebutkan bahwa kenaikan cukai tembakau berperan dalam memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin.
Kenaikan harga rokok disebut mampu menekan konsumsi, memungkinkan masyarakat mengalihkan pengeluaran untuk kebutuhan pokok.
Momen Hari Kesehatan Nasional ini diharapkan bisa menjadi refleksi bagi pemerintah untuk konsisten melaksanakan kebijakan pengendalian tembakau guna mencapai kesejahteraan kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh