jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan skenario untuk membuat peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tertib dalam membayar iuran. Rencananya, akan ada sanksi bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan.
Sanksi itu berupa pemblokiran untuk mengakses layanan lain seperti pembuatan surat izin mengemudi (SIM), paspor, IMB dan lain-lain.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Terus Tekor, Misbakhun Wacanakan Pembentukan Pansus JKN
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan, akan ada aturan berupa instruksi presiden (inpres) tentang automasi sanksi layanan publik untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
"Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi ada tapi hanya tekstual tanpa eksekusi, karena itu bukan wewenangnya BPJS," kata Fahmi di Jakarta, Senin (7/10).
BACA JUGA: Arief Gerindra Yakini BPJS Kesehatan Tekor karena Duit Bocor
Nantinya melalui regulasi itu maka pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring yang menyambungkan basis data milik BPJS Kesehatan, kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara (BPN) dan lain-lain. Dengan demikian jika ada seseorang yang menunggak iuran BPJS Kesehatan berupaya mengakses layanan publik seperti memperpanjang SIM, sistem yang terintegrasi secara daring tidak bisa menerima permohonan itu.
Sanksi layanan publik tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Regulasi itu mengatur sanksi bagi penunggak BPJS Kesehatan
tidak bisa mendapatkan IMB, SIM, sertifikat tanah, paspor, hingga STNK.
BACA JUGA: Perokok Salah Satu Penyebab BPJS Kesehatan Defisit, nih Datanya
Namun, kata Fahmi, sanksi-sanksi tersebut tidak ada satu pun yang pernah dilaksanakan karena kewenangannya ada di masing-masing institusi. Akibatnya, tingkat kolektabilitas iuran peserta mandiri atau PBPU yang berjumlah 32 juta jiwa hanya sekitar 50 persen.
Fahmi menegaskan bahwa penting untuk menerapkan sanksi kepada peserta BPJS Kesehatan yang tidak mau membayar iuran. Dia mengambil contoh jaminan sosial negara lain seperti Korea Selatan yang kolektabilitasnya sebelumnya hanya 25 persen bisa meningkat menjadi 90 persen karena ada sanksi.
Di Korea Selatan, katanya, pemerintah memiliki wewenang mengakses rekening peserta jaminan sosial dan langsung menarik besaran iuran dari dana pribadi bila orang itu mampu membayar.
Contoh lainnya ada di salah satu negara Eropa. Menurut Fahmi, kepatuhan membayar iuran jaminan sosial menjadi syarat untuk meneruskan pendidikan di perguruan tinggi di sebuah negara di Benua Biru tersebut.
Saat ini BPJS Kesehatan juga telah menerapkan sistem autodebet bagi peserta yang baru mendaftar. Akun bank peserta secara otomatis akan berkurang jumlahnya untuk dibayarkan iuran kepada BPJS Kesehatan.
Namun, sistem autodebet tersebut masih memungkinkan gagal apabila peserta sengaja tidak menyimpan uang pada nomor rekening yang didaftarkan lalu membuka akun bank baru. Oleh karena itu Fahmi mengharapkan regulasi mengenai automasi sanksi akan meningkatkan kepatuhan dan kepedulian masyarakat dalam membayar iuran.(antara/jpnn)
Redaktur : Tim Redaksi