Penurunan Angka Stunting Tetap Penting di Tengah Pandemi Corona

Sabtu, 30 Mei 2020 – 23:57 WIB
Sebuah penelitian uji coba intervensi gizi spesifik di Desa Bayumundu, Kabupaten Pandeglang, Banten, memberikan harapan baru dalam mengatasi prevalensi stunting pada anak usia di bawah dua tahun. Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak melupakan ancaman stunting dan penyakit lainnya meski kini pemerintah masih fokus menangani pandemi virus corona (covid-19). 

“Di bidang kesehatan, kita memiliki agenda besar, yaitu menurunkan stunting, pemberantasan TBC, malaria, demam berdarah, HIV/AIDS, dan juga berkaitan dengan gerakan hidup sehat yang harus terus kita kerjakan," kata Jokowi yang dalam akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (29/5).

BACA JUGA: Begini Cara Mencegah Stunting selama Pandemi Covid-19

Dia tidak ingin agenda-agenda strategis yang menjadi prioritas bagi kepentingan nasional berhenti saat pandemi.

“Semua harus berjalan seimbang demi kepentingan bangsa. Ini artinya kita harus fokus menangani dan mengendalikan covid-19. Agenda-agenda strategis yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat juga tidak boleh lupakan,” tegasnya.

BACA JUGA: Pandemi Corona Ancam Target Penurunan Angka Stunting Nasional

Jokowi beberapa kali menekankan pentingnya mengatasi masalah stunting pada anak Indonesia.

Dia pernah menekankan bahwa permasalahan stunting timbul akibat gizi buruk yang menyebabkan anak-anak berpostur kerdil.

“Hal ini tidak bisa diatasi hanya dengan membagi-bagikan biskuit, tetapi juga perlu dilengkapi dengan penyaluran makanan bergizi lainnya seperti ikan, susu, telur, hingga kacang hijau,” tegas presiden.

Dia menambakan, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia dan kemampuan daya saing bangsa.

“Penurunan angka stunting merupakan kerja bersama yang harus melibatkan semua elemen masyarakat," tegas Jokowi,

Pemerintah menargetkan pada 2024 angka stunting turun 14 persen. Namun, angka ini mungkin saja akan sulit tercapai dengan kondisi seperti saat ini.

Sebab, posyandu dan tenaga kesehatan di puskesmas tidak beroperasi dampak dari covid-19.

Agar target penurunan angka stunting nasional yang merupakan program prioritas nasional dapat tetap tercapai, dibutuhkan modifikasi strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan di tingkat daerah.

"Stunting salah satu proyek prioritas yang merupakan turunan dari program prioritas tersebut dan tidak diperintahkan untuk di-refocusing. Karena itu, program ini harus terus berjalan tanpa ada pengalihan anggaran," kata Kasubdit Kerja Sama Pemerintahan, Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa, Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri, Paudah Darmi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dalam masa wabah corona seperti sekarang ini, pelaksanaan kegiatan di bawah program prioritas harus terus didorong untuk mencapai target nasional.

Sebab, dalam kondisi apa pun, pencapaian prioritas nasional tersebut akan selalu dipantau.

"Jangan sampai masalah stunting menjadi bencana baru dengan dampak yang lebih besar pada masa depan," tegasnya.

Guru Besar FKUI Damayanti Rusli Sjarif menuturkan dalam mencegah terjadinya malnutrisi, deteksi dini seperti pemantauan pertumbuhan rutin di fasilitas kesehatan memiliki peran krusial. 

“Kebijakan stay at home dan physical distancing menyulitkan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Apabila tidak cepat dideteksi melalui pengukuran berat badan, panjang badan, hingga lingkar kepala, anak-anak bisa menderita malanutrisi kronis hingga menjadi stunting,” ungkapnya.

Damayanti menambahkan, selain memengaruhi otak, nutrisi pada awal kehidupan seperti protein hewani, asam amino, zat besi, maupun seng, juga berpengaruh kepada daya tahan tubuh seorang anak.

Asupan yang tidak cukup dapat berpengaruh pada penurunan berat badan, weight faltering (kenaikan berat badan yang tidak sesuai kurva), kesulitan nafsu makan, hingga malnutrisi.

Pengamat dan aktivis kesehatan Tubagus Rachmat Sentika mengapresiasi tekad pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan bahwa kebijakan pencegahan stunting ini harus dikawal dan dilakukan mulai pusat sampai daerah melalui kebijakan yang jelas, terkoordinasi dan mudah diimplementasikan. 

“Kebijakan yang ada harus dievaluasi dan kementerian melakukan terobosan kebijakan termasuk menyiapkan petunjuk teknis yang jelas misalnya mengenai pangan khusus untuk kebutuhan medis khusus (PKMK) yang terbukti mampu mengatasi stunting pada anak,” tegas Agus. (jos/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler