jpnn.com, CIKARANG - Program Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap akhir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hampir selesai. BST telah salur pada sebanyak 97 persen lebih kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menurut Kepala Kantor Pos Cikarang Jajat Sudrajat tingginya persentase salur BST tidak lepas dari sinergi yang baik antar pihak terkait, khususnya antara PT Pos dengan aparat lainnya.
BACA JUGA: BST untuk Rakyat Miskin Dicabut, Pemerintah Malah Menyubsidi Orang Kaya
Jajat memaparkan dari target sasaran 30.778 KPM, sampai Selasa (4/5), sudah salur ke 29.848 KPM BST tepat waktu dan tepat jumlah.
"Sisanya 930 KPM tengah dicari keberadaannya, karena ada yang sudah pindah rumah dan harus ditelusuri sebelum akhirnya dananya dikembalikan ke negara," ujar Jajat Sudrajat, saat didatangi di kantornya, Selasa (4/5).
BACA JUGA: Kemensos Jangkau Penyandang Disabilitas di Lokasi Bencana
BST ialah bantuan sosial khusus untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. BST menjangkau 10 juta KPM dengan indeks Rp300 ribu persen KPM yang disalurkan hingga April 2021.
Jajat mengakui ada sejumlah kendala dalam penyaluran BST. Salah satu yang dominan ialah keberadaan data yang tidak valid. Banyak alamat penerima yang tidak sama dengan yang tertera dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK).
BACA JUGA: PSM Ujung Tombak Suksesnya Program Kemensos di Tingkat Akar Rumput
"Ketika disambangi alamatnya, tahu-tahu orangnya sudah pindah rumah. Maklum, banyak juga yang kondisinya bukan rumah pribadi melainkan ngontrak," ujar Jajat.
Oleh karena itu, untuk membantu paripurnanya proses penyaluran, pegawai kantor pos menjalin komunikasi intensif dengan pengurus warga setempat seperti RT, RW, atau kepala desa/lurah.
"Jika ada warga yang pindah, dapat diketahui jejaknya dan disampaikan haknya. Kalau tidak ditemukan juga, ya bantuan jadi harus dikembalikan ke negara atau retur," ujar Jajat.
Jajat mengatakan, mekanisme distribusi BST di lapangan ada tiga jenis. Pertama, KPM bisa langsung mendatangi kantor pos terdekat. Kedua, melalui komunitas Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dan dengan cara didatangi langsung atau door to door. KPM yang didatangi door to door biasanya bagi lanjut usia atau para penyandang disabilitas.
Ketua RW 05 Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Ati Hayati membenarkan adanya data tidak valid dalam proses penyaluran BST. Selain alamat yang sudah kadaluwarsa karena penghuni rumah telah berganti, kesulitan lain adalah adanya dobel bantuan.
Ati mengaku sering menerima protes dan aduan dari masyarakat yang merasa berhak tetapi tidak mendapat bantuan.
"Makanya saya dan seluruh pimpinan masyarakat di RW 05, juga di seluruh Kelurahan Waluya ini, bahu membahu supaya kalau ada data yang dobel atau sudah tidak sesuai, bisa diperbaiki kembali dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terbaru," ujar Ati.
Yati Mulyati, salah seorang lansia penerima manfaat di RW 05 Desa Waluya mengaku selalu rutin didatangi petugas Kantor Pos terdekat untuk menerima BST sebesar Rp300 ribu setiap bulan sampai April 2021.
Hal yang sama dialami Winaci, lansia yang juga warga RW 05 Desa Waluya. Dia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, karena dia rutin menerima BST lewat pegawai Kantor Pos yang datang ke rumahnya.
"Uangnya saya pakai untuk modal jualan rengginang dan memperbaiki atap rumah yang suka bocor," ujar Winaci.
Terkait mekanisme penyaluran BST di masa pandemi Covid-19, Eka Salehawati, salah satu pendamping sosial masyarakat (PSM) Desa Waluya mengatakan, partisipasi masyarakat untuk tetap patuh menjaga protokol kesehatan, sangat tinggi. Masyarakat dengan sukarela dan tertib mau menuruti jadwal yang ditetapkan ketua RW setempat.
"Kami juga membantu menyisir warga mana yang harus didatangi dan mana yang masih bisa datang ke pos RW untuk bergiliran mengambil BST," ujar Eka. (jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robia