jpnn.com, JAKARTA - Kementrian dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirim draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atas revisi PP Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) ke Sekretariat Negara (Setneg) pada 31 Agustus lalu.
Dengan demikian penyaluran anggaran bantuan bagi parpol yang naik dari Rp 108/suara menjadi Rp 1.000/suara, diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat.
BACA JUGA: Mendagri: Konflik Rohingya Jangan Digoreng Jadi Isu Agama
“RPP-nya sudah di Setneg, dikirim Kamis lalu,” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo di Jakarta, Senin (4/9).
Menurut Soedarmo, pemberian dana bantuan negara ke parpol sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang Partai Politik. Diharapkan dengan naiknya bantuan, pendidikan politik yang dilakukan parpol nantinya dapat lebih baik lagi.
BACA JUGA: Dewi Sanca Pamer Uang dari Papap, Kemendagri Bakal Turun Tangan
"Naiknya dana bantuan bagi parpol merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam menjalankan amanat aturan perundang-undangan," ucapnya.
Pandangan senada juga dikemukakan Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri Bahtiar. Menurutnya, teknis pencairan dana parpol mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/2017 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol.
BACA JUGA: Dua Pelaku Pemukulan Praja IPDN Dipecat
“Misalnya pencairan tahun anggaran 2017, dilaksanakan setelah pelaksanaan anggaran 2016 diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terlebih dahulu sebelum diproses Kemendagri,” pungkas Bachtiar.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Bantuan Parpol Naik, Mbak Tsamara Lontarkan Kritik
Redaktur & Reporter : Ken Girsang