Penyelenggara Haji Bakal Gelar Aksi Damai di Kedubes Saudi

Senin, 01 Oktober 2018 – 22:30 WIB
Jemaah haji Indonesia. Foto: dok. JawaPos

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah penyelengara haji dan umrah menolak aturan baru sistem visa umrah yang diresmikan oleh Kedutaan Arab Saudi. Aturan itu mewajibkan para calon jemaah haji dan umrah untuk merekam identitas seperti sidik jari dan wajah di tempat-tempat yang ditentukan.

Mereka pun berencana akan melakukan aksi damai di Kedutaan Arab Saudi pada Rabu (3/10). Mereka menuntut aturan baru pembuatan visa haji dan umrah itu dicabut.

BACA JUGA: Jangan Sampai Kasus Habib Rizieq Diintervensi secara Ilegal

Ketua Perhimpunan Asosiasi Travel Umrah dan Haji Khusus (PATUH) Fuad Hasan Masyhur mengatakan, kebijakan biometrik untuk pengajuan visa melalui Visa Fasilitating Service (VFS) Tasheel terlalu berat untuk diterapkan di Indonesia.

Sebab, jumlah penduduk muslim Indonesia terbesar di dunia sehingga perekaman identitas akan memakan waktu.

BACA JUGA: Kasus Habib Rizieq, Wiranto: Nanti Saya Baca Dulu

"Sebagaimana kita ketahui bersama, jemaah yang akan melaksanakan umrah dan haji dalam satu hari itu ribuan, walapun ada VFS menyiapkan beberapa titik di Indonesia," kata Fuad dalam keterangan yang diterima, Senin (1/10).

Fuad menambahkan, pengunaan sistem biometrik tidak sesederhana apa yang dibayangkan. Dia mengungkapkan, ada lima ribu sampai sepuluh ribu jemaah yang setiap harinya yang melakukan pengurusan visa haji dan umrah.

BACA JUGA: Penjelasan Dubes RI Kasus Habib Rizieq

"Anggap saja ini membutuhkan waktu satu menit, berarti setiap hari membutuhkan waktu lima ribu menit. Jadi ini tidak memungkinkan," kata dia.

Sementara itu Ketua DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji & Umroh Republik Indonesia (Amphuri) Joko Asmoro menyatakan, perekaman identitas di tempat tertentu akan menyulitkan rakyat Indonesia. Sebab, kondisi geografis Indonesia sangat menyulitkan seperti jemaah yang tinggal di daerah kepulauan.

"Pengurusan visa secara biometrik itu untuk orang-orang yang tinggal di kota khususnya di Eropa, itu tidak bisa disamakan dengan kita di Indonesia. Karena kondisi geografis kita," kata dia.

Fuad menyadari Kedutaan Arab Saudi bekerja sama dengan swasta untuk menyediakan kantor cabang VFS Tasheel. Namun, hal itu menurut Fuad, belum menjamin proses pengurusan akan cepat.

Seperti diketahui, Keduataan Arab Saudi meresmikan VFS/TasHeel, program yang menyediakan layanan biometrik (perekaman sidik jari dan wajah) bagi pemohon visa umrah dan haji di Indonesia.

Terhitung pada Rabu (24/10) mendatang, semua pengajuan visa ke negara mereka harus menyertakan rekam biometrik. Nantinya ada sekitar 34 VFS yang tersebar di beberapa titik di Indonesia. (tan/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jubir FPI Sebut Habib Rizieq Makin Tak Leluasa di Arab Saudi


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler