jpnn.com - JAKARTA--Penyelesaian masalah honorer kategori dua (K2) dinilai terlalu bertele-tele. Pemerintah juga dituding tidak jelas arah kebijakannya dalam mengangkat honorer K2 asli yang tidak lulus tes CPNS.
"Saya menilai pemerintah sangat bertele-tele dalam menuntaskan masalah honorer K2. Akibatnya nasib honorer ini jadi tidak jelas," kata Jazuli Juwaini, anggota Komisi II DPR RI, di Jakarta, Kamis (3/7).
BACA JUGA: Saksi Akui Marzuki Alie Terima Voucher 500 Juta dari PT Adhi Karya
Politisi PKS ini juga menyoroti proses verifikasi dan validasi (verval) yang merupakan persyaratan utama dalam pemberkasan NIP.
Menurut dia, proses verval tidak digunakan untuk penilaian objektif, tapi justru dijadikan celah bagi kepala daerah (kada) untuk memasukkan nama-nama tim suksesnya.
BACA JUGA: Tuntut Fahri Hamzah, Ratusan Santri Geruduk DPP PKS
"Ruang-ruang ini akan dijadikan alat untuk memanipulasi data. Tidak boleh ada kezaliman dalam verval ini. Jangan sampai orang-orang yang sudah lama mengabdi malah tersingkir karena adanya verifikasi," beber Jazuli. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Mendagri Dorong Lurah Beber Harta Kekayaan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilpres Satu Putaran, Sekjen PAN: Hati Boleh Panas, Kepala Tetap Dingin
Redaktur : Tim Redaksi