jpnn.com - BATAM - Berlarutnya solusi bentrokan TNI dan Polri di Batam memantik perhatian Kompolnas. Dua hari belakangan, lembaga tersebut mengadakan penyelidikan sendiri terhadap kasus tersebut.
Khususnya, terhadap kasus solar ilegal yang menjadi latar belakang bentrokan antara Brimob Polda Kepri dengan Yonif 134/Tuah Sakti. Dalam penjelasannya kemarin di Jakarta, Kompolnas menyatakan jika penyelidikan mereka punya dua tujuan.
BACA JUGA: Pemkab Banjar Ubah Sampah jadi Listrik dan Gas
Pertama, untuk mengungkap apakah tindakan polisi dalam penggerebekan tersebut sudah prosedural atau melanggar. "Kami juga mau cek apakah Polda Kepri sungguh-sungguh mengungkap kasus BBM ilegal atau hanya main-main," terang anggota Kompolnas M Nasser, seperti dilansir Batam Pos (JPNN Grup), Minggu (5/10).
Saat melakukan penyelidikan, tutur Nasser, pihaknya mendapatkan bukti visum et repertum keempat anggota Yonif 134/Tuah Sakti yang mengalami luka tembak.
BACA JUGA: Jadi Korban Kejahatan Online, Terlanjur Transfer, Bisa Diblokir
"Hampir semua luka pada korban adalah luka robek dan lecet dengan tepi pinggir tidak rata," tutur Nasser yang juga merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin itu.
Tipikal luka tersebut mengindikasikan jika para korban tidak sampai tertembus peluru, melainkan terkena serpihan peluru pantulan atau rekoset. Kompolnas juga mengunjungi TKP bentrokan baik digudang solar maupun Mako Brimob.
BACA JUGA: Besok Ribuan Pelamar Mulai Jalani Ujian
Di seberang Mako Brimob, terdapat sebuah toko perlengkapan TNI-Polri yang dibakar dan dijarah massa. Kerugian materiil mencapai Rp 90 juta. Kemudian, pihaknya menanyai Noldy dan Harun, dua tersangka BBM ilegal yang digerebek oleh Polda Kepri.
"Kedua tersangka mengakui menggunakan oknum aparat negara sebagai mitra dalam pengamanan usaha ilegal ini dengan imbalan tetap dan berlanjut," lanjut Nasser. Imbalannya pun cukup menggiurkan, yakni Rp 4-5 juta per bulan per orang.
Namun, Nasser menolak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan oknum aparat negara itu. Dia hanya menyebut jika ada indikasi upaya mengadu domba Polri dan TNI oleh pihak ketiga dalam kasus bentrokan tersebut. Saat ini, pihaknya sedang menganalisis indikasi itu.
Terkait tindakan polisi dalam penembakan di lokasi, pihaknya menyimpulkan jika tindakan tersebut merupakan aksi membela diri karena kondisi saat itu aparat dikepung oleh massa.
Mobil polisi berisi lima petugas dan dua warga sipil yang diduga adalah Noldy dan Harun dirusak oleh massa saat berupaya keluar dari lokasi penggerebekan.
Sehingga, pihaknya menilai penembakan tersebut adalah upaya menyelamatkan diri dan menghindari bentrokan yang lebih besar. "Namun, tembakan peringatan ke bawah yang berakibat rekoset dan jatuh korban perlu didalami apakah masuk dalam kategori pelanggaran prosedur," tutur Nasser.
Sementara itu, Anggota Kompolnas Edi Hasibuan menjelaskan lebih jauh seputar solar ilegal yangdiduga kuat berkaitan dengan bentrok TNI-Polri. Hasil penyelidikan Kompolnas menunjukkan jika penyelewengan BBM bersubsidi di Batam sudah sangat kronis.
Selama kurun waktu Maret sampai September lalu, Polda Kepri menangani sedikitnya 29 kasus BBM ilegal dengan jumlah tersangka 33 orang.
Polisi juga menyita 70 mobil modifikasi dan lima kapal angkut BBM. "Mobilnya ada yang pakai sedan namun bisa menampung 300 liter," terangnya sambil menunjukkan beberapa foto.
Mobil-mobil tersebut sebagian milik warga perorangan yang sengaja dimodifikasi karena tergiur keuntungan. Mereka biasa bekerjasama dengan sejumlah SPBU. Polda Riau saat ini menyegel tiga SPBU di Batam yang terbukti melanggar.
Penyelewengan tersebut membuat konsumsi BBM di Batam sangat tinggi. Dalam sehari, konsumen BBM di Batam bisa menghabiskan 400 kiloliter solar. Pertamina mengklaim kerugian negara akibat penyelewengan di Batam saja mencapai Rp 438 miliar per tahun.
"Setelah Polda Kepri aktif melakukan razia, tingkat konsumsi turun menjadi 200 kiloliter per hari," ujarnya.
Menurut dia, pelaku-pelaku sejenis Noldy dan Harun masih banyak yang bebas di Batam. Sejumlah industri di dalam maupun luar negeri masih banyak yang memburu solar bersubsidi. Tidak heran, sejumlah pelaku meminta backing dari aparat untuk memperlancar usahanya.
Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, pihaknya memberikan sejumlah rekomendasi untuk Polri maupun TNI. Pihaknya mendorong pimpinan Polri agar menindak tegas anggotanya yang menyalahgunakan wewenang atau menyalahi prosedur yang berpotensi menimbulkan gesekan dengan TNI.
"Termasuk dalam hal ini, mengambil sikap tidak membela korps," tutur mantan wartawan sebuah harian di Jakarta itu.
Kapolri harus obyektif terhadap kemungkinan anak buahnya melakukan tindakan berlebihan. Kemudian, Polri dan TNI selaku tulang punggung negara harus memberi contoh kepada masyarakat bagaimana berinteraksi secara harmonis.
"Kami juga menyarankan Panglima TNI dan Kapolri untuk menertibkan seluruh jajarannya sebagai bagian dari perang terhadap kejahatan BBM ilegal," tambah Edi. (byu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Xenia Seruduk Tiga Motor dan Pejalan Kaki
Redaktur : Tim Redaksi